Jakarta, law-justice.co - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, memastikan investasi di IKN tidak semuanya menggunakan APBN. Ia mengatakan investasi asing bakal dimaksimalkan di proyek tersebut.
Bambang mengungkapkan sejauh ini sudah ada investor asing yang siap berpartisipasi bangun IKN, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Insyaallah nanti ada beberapa (investasi asing). 100 persen APBN enggak ada. Untuk menyegerakan investasi, dan saya kira tidak perah ada pernyatan 100 persen harus APBN," kata Bambang usai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (28/11/2022).
Bambang menjelaskan tahap pertama investasi di IKN bakal tersedia di zona-zona pusat pemerintahan khususnya zona 1A. Zona 1A ini meliputi istana negara, kantor-kantor menteri koordinator dan kementerian lainnya.
"Sekarang kita buka lagi di 1B dan 1C. Total daerah KIPP akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," ujar Bambang.
Tidak hanya wilayah KIPP, zona lainnya juga bakalan menyusul dibuka untuk investor. Termasuk rencana pengembangan pariwisata, pusat ekonomi, hingga kesehatan.
"Kita semua berdiskusi dan insyaallah ini akan mulai kita wujudkan di tahun depan agar tahun depan lebih terlihat lagi, lebih banyak lagi konstruksi yang akan kita bangun. Sehingga 2024 mana kala Bapak Presiden akan upacara di IKN tentu kita bisa melihat perkembangan-perkembangan di lapangan," tutur Bambang