Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan ibu kota baru (IKN) Nusantara menjadi proyek strategis nasional (PSN).
"Pak presiden (Jokowi) juga memberikan arahan agar khusus IKN ditetapkan sebagai PSN," tutur Airlangga usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9).
Dia mengatakan IKN sengaja ditetapkan sebagai PSN agar mempermudah pembangunan proyek tersebut.
Pasalnya, berdasar PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, proyek jenis ini memang mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah.
Keistimewaan berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap sumber pembiayaan seluruh proyek.
Jaminan pemerintah itu diberikan melalui kredit atau pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU, dan risiko politik.
"Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal APBN," bunyi Pasal 18 Ayat 3.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pengadaan barang atau jasa untuk proyek yang masuk daftar PSN. Hal itu dilakukan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, atau walikota.
"(IKN menjadi PSN) Karena mempermudah dan mengakselerasi pembangunan ibu kota," ucap Airlangga.
Sementara, ia mengatakan terdapat 66 PSN yang selesai dibangun sejak 2019 sampai 2021. Nilai proyek puluhan PSN itu sebesar Rp414,3 triliun.
Dia merinci 30 proyek senilai Rp165,3 triliun selesai pada 2019, 12 proyek senilai Rp123,1 triliun selesai pada 2020, dan 24 proyek senilai Rp125,9 triliun selesai pada 2021.
"Januari-Agustus 2022 ini sudah selesai sembilan proyek yang besarnya Rp140,1 triliun, terdiri dari dua pelabuhan, satu bandara, tiga kawasan industri, proyek ketenagalistrikan, dan pembangkit listrik," jelas Airlangga.