Jakarta, law-justice.co - Pihak Kejaksaan Agung telah menaikkan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di PT Adhi Persada Realti, salah satu anak usaha dari PT Adhi Karya Persero Tbk (ADHI) dari penyelidikan ke penyidikan.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Ketut Sumadana memaparkan bahwa kasus ini bermula pada tahun 2012. Saat itu, PT Adhi Persada Realti (PT APR) yang merupakan anak perusahaan PT Adhi Karya melakukan pembelian tanah dari PT Cahaya Inti Cemerlang di daerah Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, dan Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok.
Pembelian tanah tersebut seluas 200.000 m2 (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 hektar untuk membangun perumahan atau apartemen. Lalu, diketahui jika APR membeli bidang tanah yang tidak memiliki akses ke jalan umum, harus melewati tanah milik PT Megapolitan dan dalam penguasaan fisik dari masyarakat setempat.
Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, terdapat bagian tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT Megapolitan yaitu SHM nomor 46 dan 47 atas nama Sujono Barak Rimba.
Sayangnya, APR telah melakukan pembayaran kepada PT Cahaya Inti Cemerlang melalui rekening notaris dan diteruskan ke rekening pribadi Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Cahaya Inti Cemerlang dan dana operasional.
Dalam pembelian tersebut APR hanya memperoleh tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5316 an. PT APR seluas ±12.595 m2 atau sekitar 1,2 hektar dari 20 hektar yang diperjanjikan.
Sementara, sisa tanah sekitar 18,8 hektar masih dalam penguasaan orang lain (masih status sengketa) sehingga sampai saat ini, tidak bisa dilakukan pengalihan hak kepemilikan. Dengan adanya kasus ini, terdapat indikasi kerugian keuangan negara dari pembelian tanah oleh PT Adhi Persada Realti dari PT Cahaya Inti Cemerlang