Ada Rumor Ahok Mau Maju lagi di Pilkada DKI, Ini Respons Mujahid 212

Jakarta, law-justice.co - Aktivis Mujahid 212, Damai Hari Lubis memberikan tanggapan soal hebohnya beredar rumor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin maju lagi di Pilkada DKI 2024 mendatang.

Kata dia, jika Ahok maju di Pilkada DKI 2024 mendatang dengan dukungan partai politik besar dan dibiayai para cukong.

Baca juga : Myanmar Dilanda Gelombang Panas 48,2 Derajat Celsius

"Adanya rumor yang cukup santer menyebutkan, ada promosi jabatan kepada Ahok dari sebuah partai besat yang siap sedia mengusung Ahok untuk bakal Cagub DKI di 2024," katanya seperti melansir hops.id.

Oleh karena itu kata Damai, dalam menghadapi Ahok, partai politik berbasis Islam maupun religius harus menyiapkan calon Gubernur DKI yang bisa bersaing dengan Ahok.

Baca juga : Komisi III Dukung Polda Kalsel Miskinkan Bandar Narkoba dengan TPPU

"Ahok diduga para cukong yang uangnya tidak berseri dan bisa membeli suara rakyat Jakarta," kata Damai.

Mantan terpidana penista agama itu kata Damai, mempunyai catatan buruk saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga : BNPB : 267 Rumah Warga Rusak Imbas Gempa Garut

"Terjadi penggusuran dan pelanggaran HAM," katanya.

Bahkan Damai, Ahok juga diduga terlibat dalam korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan berbagai kasus lainnya.

Sebelumnya beredar kabar jika Ahok masuk dalam pembahsan Calon Gubernur (Cagub) DKI 2024 dari gerbong PDI Perjuangan.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Namun walaupun demikian katanya, keputusan terakhir terkait siapa yang akan maju pada ajang Pilgub DKI itu tergantung pada arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Tapi kita akan memberikan masukan ke DPP soal yang cocok kriterianya seperti ini," katanya.

Namun tidak hanya Ahok saja, PDIP juga memiliki banyak kader yang berkualitas yang bisa dipersiapkan untuk merebut kursi DKI I.

Tetapi secara prinsip untuk siapa saja sosok yang akan dipersiapkan maju ke Pilgub DKI 2024 sepenuhnya akan ditentukan oleh DPP PDIP.

"DPD akan memberikan catatan kritis kepada DPP untuk bisa menetapkan orang yang cocok di Jakarta," katanya.