Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah blak-blakan mengkritik kinerja DPR RI saat ini. Bahkan dia menyebut DPR RI saat ini tak berfungsi.
Hal itu dia sampaikan saat berbincang-bicang dengan komedian Mohammed Yusran Farid Alkatiri alias Mamat Alkatiri dalam kanal HAS Creative, Kamis kemarin.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI itu, anggota DPR RI saat ini lebih mirip sebagai petugas partai bukan lagi wakil rakyat.
"Apa yang bang Fahri lihat sehingga Anggota DPR ini tidak berani bersuara di dalam, takut kepada partai" tanya Mamat kepada Fahri Hamzah dalam dialog tersebut.
"Jadi ada problem pada sistemnya ya kan, dimana partai politik itu menganggap anggota dewan itu sebagai hak miliknya gitu yah. Mono loyalitas, petugas partai, itu semua itu kosa kata dalam negara komunis sebenarnya itu" jawab Fahri.
"Pak Presiden itu kan Petugas Partai" Sambut mamat menanggapi pernyataan Fahri Hamzah.
"Nah itu tidak boleh sebenarnya kan, tanpa rakyat dia bukan siapa-siapa, yang memberikan dia mandat dan kekuatan kepada dia adalah rakyat" jawab Fahri lagi.
Padahal kata Fahri menambahkan, yang membuat seseorang terpilih jadi anggota DPR RI adalah rakyat bukan partai. Partai kata dia, hanya mendaftarkan.
"Mereka semakin kurang mempresentasikan rakyat, melainkan mempresentasikan partainya," ujarnya.
"Ini yang menyebabkan wakil rakyat itu menjadi wakil parpol. Mereka enggak berani bersuara atas nama rakyat," ujarnya.
Disisi lain, Mantan Menteri Perekonomian Dr Rizal Ramli menilai fungsi lembaga legislatif atau DPR RI saat ini sudah tidak berjalan sebagai mana mestinya.
Menurut pria yang akrab disapa RR ini, DPR RI saat ini lebih buruk dari DPR di masa Orde Baru (Orba).
Hal itu diungkapkan pakar ekonomi senior ini melalui akun Twitter @RamliRizal, Kamis, 10 Februari 2022.
"Rakyat, ormas, organ ingin ketemu RR karena DPR sudah paralysis. Kalo DPR berfungsi kita ndak di repotkan," ujarnya.
"Ini lebih parah dari DPR Orba. RR waktu itu penasehat Fraksi ABRI DPR, Golkar, PDI & PPP. Mereka jauh lebih kritis dari DPR hari ini. Boleh kritik kebijakan, mentri2..," ujarnya.