Inggris: Sekutu Siap Perjuangkan Demokrasi Melawan Rusia-China

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. (AFP Photo/Sputnik/Konstantin Zavrazhin)

London, Inggris, law-justice.co - Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping bahwa negara sekutu akan memperjuangkan demokrasi untuk melawan kediktatoran, yang disebutnya semakin menonjol sejak Perang Dingin.

Truss mengatakan Inggris dan sekutunya di dunia bebas harus bersama-sama menanggapi ancaman global, memperdalam hubungan dengan negara-negara demokrasi di Indo-Pasifik, dan menghadapi penyerang global yang menggunakan ketergantungan ekonomi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Truss dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, bertemu dengan mitra-mitranya di Australia untuk Konsultasi Menteri Australia-Inggris tahunan (AUKMIN), yang di antaranya membahas kesepakatan pembelian kapal selam nuklir oleh Australia.

Truss berargumen bahwa Kremlin belum belajar dari sejarah dan bahwa invasi hanya akan menyebabkan situasi sulit dan hilangnya nyawa, seperti yang kita ketahui dari perang Soviet-Afghanistan dan konflik di Chechnya.

Lebih dari 15.000 tentara Soviet tewas di Afghanistan dari 1979 hingga 1989, sementara ratusan ribu orang Afghanistan tewas. Perang yang dipimpin AS di Afghanistan dari 2001 hingga 2021 menyebabkan lebih dari 3.500 kematian di antara koalisi militer internasional.

"Mereka berusaha mengekspor kediktatoran sebagai layanan di seluruh dunia. Itulah sebabnya rezim seperti Belarus, Korea Utara, dan Myanmar menemukan sekutu terdekat mereka di Moskow dan Beijing," ujar Truss, seperti disadur dari Reuters, Jumat (21/1/2022).

Lebih lanjut ia mengatakan Inggris harus bekerja dengan sekutu seperti Australia, Israel, India, Jepang, dan Indonesia untuk menghadapi agresor global, terutama di Pasifik.

"Sudah waktunya bagi dunia bebas untuk berdiri tegak," kata Truss.

Menurut dia, pemaksaan ekonomi China terhadap Australia adalah salah satu peringatan kepada Inggris bahwa Beijing menggunakan kekuatan ekonominya untuk melakukan kontrol atas negara-negara lain.

Beijing, yang memberlakukan sanksi perdagangan atas barang-barang Australia setelah Canberra menyerukan penyelidikan internasional tentang asal mula pandemi virus corona, telah membantah tuduhan pemaksaan ekonomi.

Barat menyebut Rusia sebagai diktator yang diatur oleh elite yang telah melibatkan diri dalam petualangan yang tidak bertanggung jawab seperti pencaplokan Krimea tahun 2014, upaya untuk ikut campur dalam pemilihan AS dan Eropa, dan serangkaian upaya spionase dan pembunuhan tingkat tinggi di luar negeri.

Sementara para pejabat Rusia mengatakan Barat penuh dengan perpecahan, dicengkeram oleh Russophobia, dan tidak memiliki hak untuk menceramahi Moskow tentang bagaimana harus bertindak.