Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kini tengah gencar-gencarnya mendorong kolaborasi antara pengusaha besar dan pelaku UMKM.
Namun, program ini rupanya banyak ditentang oleh para konglomerat besar.
Hal itu dibongkar oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Menurut Bahlil Lahadalia, masih banyak pengusaha besar yang mengakali pemerintah dengan menggandeng UMKM kecil.
"Kadang-kadang kita dibohongin juga, ini sudah kolaborasi dengan UMKM. Padahal UMKM itu sahamnya punya dia juga. Cuma pakai nama ABCD seolah-olah bahwa ini adalah UMKM," ujarnya dikutip dari siaran Youtube Kementerian Investasi/BKPM, Minggu (19/12/2021).
Bahlil menegaskan, pemerintah tak bisa membiarkan hal itu terus terjadi. Bahkan banyak pengusaha yang meminta kepadanya, untuk bisa berjalan sendiri tanpa harus menggaet UMKM.
"Banyak juga yang meminta kepada saya, biarkanlah mereka memilih sendiri. Saya bilang, kalau begini modelnya, bukan pemerintah yang mengatur pengusaha, tapi pengusaha yang mengatur pemerintah. Ini enggak bisa," tutur dia.
"Yang benar itu adalah, pemerintah mengatur pengusaha tapi pemerintah tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha, harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk kemajuan bangsa, rakyat dan negara," tegasnya.
Kolaborasi
Disebutkan Bahlil, tidak ada negara manapun di dunia yang bisa maju tanpa kolaborasi. Beberapa diantaranya seperti China, Jepang dan Korea Selatan mampu besar berkat kolaborasi pengusaha-UMKM.
Namun, cara itu masih sulit diterapkan di Indonesia, lantaran para konglomerat gedenya kerap mementingkan diri sendiri.
"Dan saya tahu kok, banyak juga yang tidak setuju dengan program ini. Kenapa? Karena memang ciri pengusaha itu, hatinya untuk berbagi itu ya nafsi-nafsi. Karena kan saya pernah jadi pengusaha besar juga," ungkap Bahlil.