Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika ikut buka suara soal kritikan Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas kepada Presiden Jokowi yang menyebut lahan di Indonesia dikuasai 1 persen peduduk.
Dia menilai janji Jokowi menjalankan Reforma Agraria belum terlaksanakan. Pasalnya, kata dia, selama kurun waktu 6 tahun terdapat 2.291 kasus agraria di Indonesia.
"Kami memandang janji ini belum serius dikerjakan. Sepanjang 6 tahun terakhir (2015-2020), telah terjadi 2.291 letusan konflik agraria di seluruh provinsi," kata Dewi dalam keterangan resmi, Rabu (15/12/2021).
Dewi mengatakan bahwa konflik agraria meningkat sebanyak 28 persen pada tahun 2020. Ia menyebut konflk itu didominasi sektor perusahaan perkebunan akibat Hak Guna Usaha (HGU).
"Ribuan petani, masyarakat adat, dan aktivis agraria ditangkap dan mengalami kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria perkebunan," ujarnya.
Lebih lanjut, Dewi mengatakan bahwa persoalan HGU itu menjadi pekerjaan rumah yang berat dalam kurun enam tahun terakhir. Ia menyebut masyarakat miskin terutama penggarap lahan menunggu solusi dari persoalan itu.
"Konflik agraria akibat HGU/HGB menjadi pekerjaan rumah besar saat ini yang ditunggu penyelesaiannya sejak 6 tahun lalu," pungkasnya.