Jakarta, law-justice.co - Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melansir 10 juta orang tetap akan bepergian atau pulang kampung, meskipun pemerintah menerapkan larangan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah ini mencapai 7 persen dari warga nasional yang didominasi penduduk di Jawa-Bali.
Sementara, jika pemerintah hanya menerapkan pembatasan kapasitas, jumlah warga yang akan pulang kampung mencapai 10 persen atau 16 juta orang.
Lain halnya apabila pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)pada level tertentu, maka mobilitas masyarakat yang bepergian berkisar 9 persen atau 15 juta.
Jumlah tersebut didapat dari pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan penyebaran kuisioner melalui media sosial Instagram, WhatsApp dan SMS.
Survei juga dilakukan untuk domisili khusus Jabodetabek, hasilnya menunjukkan 8 persen atau 2,6 juta orang akan tetap pulang kampung meski dilarang pemerintah.
Sedangkan jika pemerintah hanya menerapkan pembatasan kapasitas, warga yang akan pulang kampung mencapai12 persen atau sekitar 4 juta orang.
Sementara, jika pemerintah hanya menerapkan aturan PPKM pada level tertentu mobilitas masyarakat di Jabodetabek turun menjadi 11 persen atau 3,5 juta orang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan sebelum survei ini, pihaknya juga telah melakukan survei pertama pada Oktober lalu. Pada survei ini dilakukan hanya untuk mengetahui bagaimana keadaan mobilitas masyarakat.
"Kami melakukan survei secara berkala untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komis V DPR, Rabu (1/12/2021).
Hasilnya pada masyarakat nasional yang didominasi Jawa-Bali menunjukkan terjadi pergerakan masyarakat sebanyak 12,8 persen atau sekitar 19,9 juta orang ingin pulang kampung. Sedangkan pada masyarakat Jabodetabek sebanyak 13,5 persen atau 4,4 juta orang.
Budi juga mengatakan di satu sisi angka tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk keluar rumah atau berlibur sudah ada.
"Tetapi melihat jumlah yang ingin bergerak itu sebanyak 10 juta atau dari Jakarta 2,6 juta, jumlah itu cukup signifikan mengakibatkan satu lonjakan covid-19 didaerah atau di Jakarta," imbuhnya.