Jakarta, law-justice.co - Jenderal Andika Perkasa akhirnya resmi menjadi Panglima TNI usai namanya diajukan oleh Presiden Jokowi dan disahkan lewat Sidang Paripurna oleh DPR RI, Senin 8 November 2021 kemarin.
Pasca namanya diajukan oleh Jokowi ke DPR RI, hal ini juga menjadi perbincangan yang santer dibicarakan publik, salah satunya soal matra yang dipegang oleh Andika.
Dalam pemilihan Panglima TNI akrab dengan istilah rotasi antar matra setiap calon. Hal ini dapat dilihat dua Panglima TNI sebelumnya, Gatot Nurmantyo yang berasal dari Angkatan Darat dan Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara.
Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa TNI terdiri dari matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Ketiganya dipimpin oleh panglima. Selain itu, pada pasal yang sama ayat ke-2 dituliskan, “Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.”
Lebih lanjut, untuk pengangkatan dan pemberhentian panglima dilakukan berdasarkan kepentingsn organisasi. Untuk pengangkatannya, presiden akan menunjuk satu calon dan berdasarkan persetujan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Dalam pasal 13, ayat 4 dituliskan, “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.”
Untuk sebutan panglima berdasarkan matra juga memiliki perbedaan. Untuk matra Angkatan Darat yang menduduki jabatan tersebut akan mendapat sebutan Jenderal, untuk Angkatan Udara disebut Marsekal, dan Angkatan laut disebut juga Laksamana.
Terkait jabatan panglima berdasarkan rotasi matra, pergantian Panglima TNI saat ini seharusnya untuk matra TNI AL. Namun, Laksamana Yudo Margono—yang diduga kuat mengsisi posisi Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut—mengatakan,
“Kita sebagai prajurit Jalasena harus tetap loyal dan menghormati keputusan tersebut,” ujarnya dilansir dari Majalah Tempo.