Kebijakan Terus Berubah, ProDEM: Rezim Jokowi Harus Diakhiri

Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengomentari soal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga terlibat bisnis PCR.

“Luhut pun akui ikut bisnis PCR. Tapi lucunya, alasannya bukan cari untung. Percaya?” kata Iwan mengutip RMOL, Rabu (3/11/2021).

Baca juga : Hajar Rival Sekota, Arsenal Kian Kokoh Di Puncak Klasemen Liga Inggris

Iwan juga menyinggung soal kebijakan pemerintah yang berubah. Menurutnya, dalam waktu dekat beragam kebijakan yang berubah.

Selain memusingkan rakyat, kata dia, juga bukan solusi atas penderitaan rakyat akibat badai pandemi.

Baca juga : Bulan Depan, Erick Thohir Bakal Rombak Direksi-Komisaris 12 BUMN

Saat ini menurutnya, rakyat menunggu gebrakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa bangkit dari keterpurukan.

Namun yang didengar telinga rakyat malah menyakitkan, aliran dana APBN justru akan dialirkan ke proyek kereta cepat dan pencegahan Garuda bangkrut.

Baca juga : Nasib Tragis BUMN Farmasi Indofarma

“Jadi peraturan terus diubah, tapi tidak memberi dampak terhadap perbaikan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, syarat tes PCR ataupun tes antigen sebagai upaya pengendalian Covid-19 tidak akan ditolak oleh masyarakat. Asalkan, tes itu digratiskan oleh pemerintah.

“Jadi anehnya, kenapa pemerintahan Jokowi ini terus mencari cara membebani rakyat di saat ekonomi rakyat terpuruk?” ungkapnya.

“Tidak ada jalan lain untuk jadi sejahtera dan terlepas dari berbagai praktik-praktik penghisapan pajak yang lebih besar di kemudian hari, kecuali pemeritahan Jokowi harus segera diakhiri,” pungkasnya.