Kader PDIP Kritik Jokowi, Pengamat: untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jakarta, law-justice.co - Belakangan ini muncul sejumlah kritikan dari kader PDIP terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi Covid-19. Mereka di antaranya, Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu.

Akibat kritikan itu, berbagai spekulasi pun muncul. PDIP dinilai sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Bahkan, Jokowi terkesan lebih mendengar Luhut Binsar Panjaitan ketimbang Megawati Soekarnoputri.

Baca juga : Reuni UII, Ketua MA Baca Puisi

Merespon hal itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, kritikan tersebut dilakukan demi kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kritik mereka (kader PDIP) lebih berorientasi untuk kepentingan Puan pada Pilpres 2024 dan PDIP. Mereka melakukan hal itu untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan dan partainya," kata Jamiluddin, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/8/2021).

Baca juga : Permainan Mengagumkan, Timnas Indonesia U-23 Dapat Bonus Rp23 Miliar

Spekulasi Tak Berdasar

Sementara terkait spekulasi yang beredar, Jamiluddin mengatakan, tampaknya kurang berdasar, khususnya bila dikaitkan dengan Effendi Simbolon.

Baca juga : Bobby Nasution Resmi Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Medan

"Sebab, selama ini terutama Effendi memang kerap mengkritik Jokowi. Hal itu sudah dilakukannya sejak Jokowi menjadi Presiden pada 2014," ujarnya.

Kemudian soal Puan dan Masinton, kata dia, memang melakukan kritik terhadap Jokowi baru nyaring terdengar belakangan ini.

"Namun, kritik dua sosok ini terlihat sangat terukur yang diperkirakan tidak akan menggoyahkan apalagi menjatuhkan pemerintahan Jokowi," ucapnya.

"Kritik yang mereka layangkan hanya basa basi untuk mengecoh masyarakat yang seolah-olah pro rakyat," tambah Jamiluddin.

Bahkan, Jamiluddin menyebut, 3 sosok tersebut ingin memposisioningkan partainya sebagai pembela rakyat, terutama dalam penanganan Covid-19.

"Posisioning ini perlu ditanamkan ke masyarakat untuk kepentingan Pileg dan Pilpres 2024," tandasnya.

Tak hanya itu, Jamiluddin menegaskan, kritikan itu juga dilakukan ingin mengubah dari partai pendukung pemerintah menjadi partai yang kritis.

"Namun untuk mengubah itu tampaknya tidak cukup hanya mengkritisi pemerintahan Jokowi setengah hati. Mereka harus mengubah kritik mereka layaknya partai oposisi," pungkasnya.