Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit APBN hingga akhir Mei 2021 melebar menjadi Rp 219 triliun. Angka ini setara dengan 1,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit tersebut juga melebar jika dibandingkan dengan periode Mei 2020 yang sebesar Rp 179,4 triliun atau 1,16 persen dari PDB. Selain itu, defisit hingga akhir bulan lalu juga sudah mencapai 21,79 persen dari keseluruhan target di tahun ini Rp 1.006,4 triliun. "Pada Mei 2021 defisit APBN Rp 219 triliun atau 1,32 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (21/6/2021).
Secara rinci, defisit tersebut didapatkan lantaran pendapatan negara yang lebih rendah dari belanja negara. Pendapatan negara mencapai Rp 726,4 triliun, naik 9,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan negara ini sudah 41,66 persen dari target hingga akhir tahun ini Rp 1.743,6 triliun.
Untuk penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) realisasinya sebesar Rp 558,9 triliun atau naik 6,2 persen dari Mei tahun lalu. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 167,6 triliun atau naik 22,36 persen dari Mei 2020.
Belanja negara sudah terealisasi Rp 945,7 triliun, naik 12,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dirinci, belanja pemerintah pusat Rp 647,6 triliun atau naik 20,53 persen dari periode yang sama tahun lalu, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp 359,8 triliun dan non kementerian dan lembaga Rp 287,9 triliun.
Sedangkan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa terealisasi Rp 298 triliun atau turun 2,8 persen dari Mei tahun lalu. Terdiri dari transfer ke daerah Rp 275,7 triliun atau turun 0,73 persen dari periode yang sama tahun lalu dan Dana Desa Rp 22,3 triliun atau turun 22,64 persen dari Mei 2020.
Adapun hingga akhir Mei 2021, pembiayaan pemerintah sudah mencapai Rp 309,3 triliun. Namun, angka ini menurun jika dibandingkan realisasi Mei 2020 yang sebesar Rp 357,9 triliun. "Pembiayaan kita sudah Rp 309,3 triliun, karena memang kita melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di AS," pungkas Sri Mulyani.