Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai bendahara negara seharusnya tahu Presiden Joko Widodo kerap kali melakukan pemborosan anggaran.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam dialog interaktif yang diunggah akun Youtube Ahmad Yani Channel, Senin (10/5).
Pemborosan yang dimaksudkan Rocky, berkaitan dengan Presiden Jokowi yang hadir di acara pernihakan megah Atta Halilintar yang digelar di hotel.
Satu hal pokok yang disoroti Rocky adalah soal pengamanan. Pasalnya, Presiden Jokowi hadir di acara privat dalam waktu yang berdekatan dengan aksi teror di Mabes Polri.
"Tiga hari sebelumnya ada bom di Mabes Polri, itu artinya presiden potensi untuk diincar teroris sehingga perlu pengamanan ekstra ketat, itu berarti ada biaya negara dikeluarkan untuk tiga kali lipat pengamanan presiden," kata Rocky.
"Sri Mulyani yang mengontrol keuangan tahu bahwa presiden melakukan pemborosan, semestinya dia mengundurkan diri atau tegur walau secara tidak langsung kehadiran presiden itu membebani anggaran," imbuhnya.
Tetapi, kata dia, jangankan menegur, Sri Mulyani malah diam tidak berkomentar sedikitpun.
"Tapi Sri Mulyani diam saja, itu pertanda dia bagian politik gorong-gorong, kan orang di gorong-gorong tidak kedengaran suaranya," cetusnya.
Sambungnya, jika tidak segera ditegur maka pemborosan pengamanan untuk acara tidak penting akan terus memakan APBN untuk membiayai operasional Paspampres.
"Nanti presiden diamananin siapa? Disponsori 9 naga? Kalau begitu korporasi boleh membiayai Paspampres," tandasnya.