DPR: Apa Maksud Pemerintah Izinkan WN China ke RI Saat Mudik Dilarang?

Jakarta, law-justice.co - Kedatangan sejumlah WN China ke Indonesia di tengah larangan mudik lebaran 2021 menuai sorotan. Anggota komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan masuknya WN China ke Indonesia bagi masyarakat dianggap sebagai tindakan kurang peka dan mengundang pertanyaan publik.


“Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian COVID-19,” kata Netty, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga : Respons DPR RI soal Heboh Warung Madura Dilarang Buka 24 Jam


Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu pun meminta pemerintah harus menjelaskan tujuan WN China ke Indonesia. Apalagi, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengkonfirmasi sebanyak 85 WN China dan tiga WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (4/5).


“Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia. Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik," ujarnya.

Baca juga : Masih Lihat Dinamika, PKS: Jadi Oposisi Tak Masalah, Jadi Koalisi Siap


"Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," jelas Netty.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah terkait potensi lonjakan kasus corona yang masih mengintai. Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan protokol kesehatan bagi WNA yang masuk ke Indonesia.


"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional," ucapnya.

Baca juga : Komisi III Dukung Polda Kalsel Miskinkan Bandar Narkoba dengan TPPU


"Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," tandas Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini.