law-justice.co - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai jauh lebih buruk dibanding pemerintahan era Soeharto alias era Orde Baru.
Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), M. Gde Siriana Yusuf saat menjadi narasumber di acara diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "KKN+D Dan Dampak Besarnya" yang digagas Kantor Berita Politik RMOL, pada Selasa (30/3).
Dalam acara ini, Gde menampilkan sebuah bagan terhadap KKN+D (Korupsi, Kolusi, Nepotisme plus Dinasti).
Menurut Gde, dirinya melihat sebuah fakta bahwa sejak 2004 hingga 2020, sebanyak 141 kepala daerah terjerat kasus korupsi. 120 orang diantaranya bupati/walikota dan 21 gubernur.
"Artinya di sini korupsi di era reformasi ini justru semakin parah. Nah mengapa semakin parah? Karena dia melahirkan dinasti," ujar Gde.
Dinasti sendiri menurut Gde, bisa terbentuk apabila sudah terjadi akumulasi aset harta dari korupsi.
"Nah kemudian itu kenapa di era reformasi ini justru melahirkan dinasti. Artinya korupsinya jalan terus melahirkan akumulasi aset, akumulasi aset ini digunakan untuk membentuk dinasti dan dinasti ini nanti akan menghasilkan lagi atau melahirkan kembali korupsi yang maha dahsyat," jelasnya.
Sehingga, Gde berkesimpulan bahwa era reformasi khususnya di pemerintahan Jokowi jauh lebih buruk dibanding pemerintahan era Soeharto.
"Kita bisa melihat, enam tahun kepemimpinan pemerintah Soeharto, Soeharto itu belum ngapa-ngapain. Belum ada kasus korupsinya belum ada dinastinya," terangnya.
"Tetapi di era pemerintah enam tahun Jokowi berkuasa, korupsinya merajalela dan dia sudah membentuk dinasti. Anak dan mantunya sudah bisa tampil. Padahal kalau dia bukan anak presiden atau mantu presiden itu mungkin siapa yang mau pilih," demikian Gde.