law-justice.co - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris heran dengan langkah Moeldoko yang menerima jabatan sebagai Ketua Umum versi KLB Demokrat.
Syamsuddin Haris menilai langkah Moeldoko ini akan merusak citra pemerintah dan dirinya sendiri.
Sebab mengingat, saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Moeldoko sebagai orang yang ingin mengambilalih Demokrat, Moeldoko mengakui dirinya tidak tahu menau soal internal partai tersebut.
“Saya tak habis pikir kenapa pak Moeldoko mau menerima jabatan ketua umum PD jika hal itu akhirnya merusak citra pemerintahan Presiden @jokowi dan juga citra dirinya sendiri,” tulis @sy_haris di akun Twitternya Minggu (7/3/2021)
Sebelumnya pada polemik KLB Demokrat pada Jumat 5 Februari kemarin, Syamsuddin Haris menyinggung perihal konflik partai politik.
“Konflik internal parpol lazimnya dilatari oleh gabungan faktor kegagalan pelembagaan demokrasi internal partai, kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, tata kelola partai yang otoriter, serta campur tangan eksternal, baik atas “undangan” internal maupun tidak,” kata dia.
Kata dia, partai-partai politik harus melembagakan demokrasi internal (intra-party democracy) jika sungguh-sungguh ingin mewujudkan demokrasi di tingkat negara.
“Bila elite politik sudah berlaku otoriter di tingkat partai, maka hampir pasti akan berlaku sama saat berkuasa di tingkat negara,” ujarnya.
Menurutnya, hampir semua parpol pernah selenggarakan kongres, muktamar, atau munas luar biasa. Namun semua tahu, hasilnya tidak pernah luar biasa.
“Hasilnya biasa-biasa saja, karena mereka tidak bicara nasib rakyat, tapi –meminjam Harold Lasswell– hanya soal siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampaknya benar-benar kecewa kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. SBY menyesal pernah memberinya jabatan Panglima TNI.
Kekecewaan mantan Presiden keenam itu lantaran KSP Moeldoko terlibat aktif dalam persekongkolan operasi penggulingan AHY sebagai Ketum Demokrat yang sah melalui Kongres Luar Biasa (KLB). KLB Deli Serdang, Sumut itu digagas oleh kader-kader Demokrat yang telah dipecat dan mendaulat Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2026.
“(Keterlibatan Moeldoko dalam persekongkolan itu) hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberi jabatan dan kepercayaan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa atas kesalahan saya itu,” ujarnya dalam konferensi persnya di Puri Cikeas, Jumat malam (5/3/2021)