Ust Tengku Tolak Gerakan Wakaf Jokowi: Ogah Ikut, Takut Dimaling Lagi!

Jakarta, law-justice.co - Mantan Wakil Sekjen DPP Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustaz Tengku Zulkarnain buka suara soal peresmian gerakan nasional wakaf uang dan brand ekonomi syariah oleh Presiden Joko Widodo.

Secara tegas, ia memastikan tak akan ikut bagian dalam gerakan nasional wakaf uang yang digaungkan pemerintah.

Baca juga : Ini Besaran Tarif Listrik PLN Terbaru, Berlaku 1 Mei 2024

"Presiden Jokowi canangkan wakaf uang. Maaf seribu maaf, satu rupiah pun saya tidak akan mau ikut," tegas Tengku Zulkarnain di akun Twitternya, Senin (25/1).

Bukan tanpa alasan ia menolak gerakan tersebut. Ia takut gerakan yang sejatinya bertujuan memperkuat kepedulian dan solidaritas untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial itu justru akan berujung seperti kasus rasuah pada sejumlah bidang ekonomi di BUMN.

Baca juga : Ini Respons Menperin Soal Isu Batalnya Investasi Apple di Indonesia

"Uang Jiwasraya dimaling. Asabri juga dimaling. BPJS Ketenagakerjaan juga kata Kejaksaan Rp 43 triliun dimaling. Tidak percaya (gerakan wakaf uang), takut dimaling lagi," tandasnya.

Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1). Peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia, beserta sejumlah kepala daerah.

Baca juga : Pemrov DKI Jakarta Tidak Ingin Kualitas Udara Buruk Kembali Terjadi

Presiden berharap, wakaf tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sebab potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka Rp 2.000 triliun. Sedangkan potensi wakaf uang diyakini mampu tembus Rp 188 triliun.

"Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang bukan hanya meningkatkan awareness, kepedulian, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial," ujar Presiden Jokowi.