Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai tata kelola uang negara yang dikomandoi Menteri Keuangan Sri Mulyani membingungkan.
Pasalnya menurut dia, kebiasaan berutang terus dilakukan sekalipun uang negara masih mencukupi.
Menurut dia, langkah Sri Mulyani menarik utang printilan sebesar Rp 7,05 triliun dari Bank Dunia merupakan hal yang aneh.
Utang itu ditarik dengan alasan untuk kesiapan finansial dalam menghadapi bencana, perubahan iklim, dan krisis kesehatan seperti Covid-19 di Indonesia.
“Agak membingungkan cara Menkeu mengelola uang negara,” ujarnya dalam akun twitter pribadinya.
Bukan soal tujuan dari utang yang dipermasalahkan Iwan Sumule. Namun soal tata kelola uang negara yang tidak dimaksimalkan oleh menkeu berpredikat terbaik dunia itu.
Pasalnya, negara masih memiliki dana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 234,7 triliun. Data ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani gagal memaksimalkan dana yang ada dan selalu menjadikan utang sebagai pilihan.
“Dari data yang ada, terdapat Silpa Rp 234,7 triliun anggaran di Tahun lalu, tapi masih saja menambah utang. Ini menunjukan anggaran ratusan Triliun tersebut tidak dimanfaatkan maksimal. Cara kelola tak benar,” tegas Iwan Sumule.
Agak membingungkan cara Menkeu mengelola uang negara.
Dari data yang ada, terdapat Silpa Rp234,7 Triliun anggaran di Tahun lalu, tapi masih saja menambah utang.Ini menunjukan anggaran ratusan Triliun tersebut tidak dimanfaatkan maksimal.Cara kelola tak benar. Iya gak sih? 😎 pic.twitter.com/6ISgbdcqKO — Bos Sumule (@KetumProDEM) January 23, 2021