Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik, Rocky Gerung akhirnya buka suara soal langkah pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD yang secara resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI).
Rocky Gerung mengatakan, pembubaran FPI sebenarnya mudah untuk diduga sebelumnya. Sebab pemerintah sejak awal menurut dia terusik dengan keberadaan Habib Rizieq dan organisasinya.
"Ini mudah kita duga, Habib Rizieq harus disingkirkan, oleh sebab itu FPI harus dibubarkan," ujar Rocky Gerung dikutip dari tayangan yang dibagikan lewat Kanal YouTube miliknya, Kamis (31/12/2020).
Rocky Gerung dalam videonya pun tampak seolah curiga pembahasan perihal pembubaran FPI sudah dibahas pemerintah sejak lama, lebih tepatnya sekitar dua minggu lalu.
Bukan tanpa sebab, Rocky Gerung berkata demikian lantaran dia merasa pemerintah sedang berusaha menutupi kekurangan kinerja mereka.
Ada beberapa hal yang tidak luput disinggung Rocky Gerung seperti buruknya penanganan Covid-19, kontroversi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sampai curhatan Sri Mulyani.
"Sebetulnya sudah ada kesempatan sejak 2 minggu lalu bahwa mau dibubarin, dicari cara supaya gegap gempita di akhir tahun aja, kebetulan sekaligus untuk menutupi problem Covid-19 yang memalukan pemerintah, di bandara dipertontonkan ketidakmampuan, curhat Sri Mulyani segala macam memalukan juga, maka dikeluarkan (intruksi pembubaran FPI)," kata Rocky Gerung.
"Jadi semua adalah upaya memoles wajah kekuasaan. Kekonyolan itu membuat meme bertebaran. Saya kira akan ada keterangan pers bahwa meme-meme yang membela FPI dilarang," sambungnya dengan tertawa.
Lebih lanjut, Rocky Gerung melihat pemerintah panik dengan fenomena Habib Rizieq sejak kabar kepulangannya sampai pembubaran FPI.
Menurut Rocky Gerung, pemerintah sekarang tengah berusaha untuk mencari cara agar hegemoni FPI tidak semakin meluas.
Kendati begitu, Rocky Gerung merasa hal itu sulit terjadi karena banyak orang sudah kenal dengan Petamburan atau FPI. Oleh sebab itu pembubaran FPI kata dia justru memperburuk citra pemerintah.
"Pemerintah panik dengan fenomena Habib Rizieq. Kepanikan itu diterangkan melalui aktivitas Habib Rizieq. Pemerintah bingung bagaimana caranya ya, kok hegemoni FPI makin lama makin meluas," terang Rocky Gerung.
"Jadi pemerintah terpaksa mesti tunjukkan seolah mengendalikan keadaan. Pelarangan memperburuk citra pemerintah," tandasnya.
Selain itu, dia menilai pembubaran FPI merupakan bentuk kebijakan kekuasaan yang kalap. Dia menghubungkannya dengan korupsi, investor, dan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Rocky Gerung mengatakan, FPI dibuat seolah-olah menjadi pengganggu di hadapan para investor. Namun, menurutnya hal itu gagal karena Sri Mulyani menyebut masalah utama Indonesia adalah korupsi.
Oleh sebab itu, menurut Rocky Gerung cara berpikir rezim soal permasalahan ini benar-benar absurd atau aneh.
"Sri Mulyani barusan mengatakan kegagalan Indonesia bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi juga korupsi. Investor yang mau masuk ke Indonesia dia pertama-tama ingin stabilitas karena menunjukkan pengganggu. Maka kena FPI seolah disebut pengganggu," terangnya.
"Tapi si investor juga membaca keterangan dari Sri Mulyani bahwa Indonesia memburuk bukan karena FPI, tapi karena Parpol melakukan korupsi. Lalu orang luar negeri berpikir apakah FPI membantu koruptor? Engga, justru FPI menghajar korupsi. Orang bingung FPI kenapa dibubarin. Ini benar-benar absurd dalam cara berpikir rezim," sambungnya tegas.
Hersubeno Arief selaku rekan diskusi kemudian bertanya, lalu apa sebenarnya motif FPI dibubarkan oleh pemerintah. Seperti tidak habis pikir, Rocky Gerung menyebut itu kebijakan penguasa yang kalap.
"Itu yang namanya kebijakan dari penguasa yang kalap. Ada sejumlah kepentingan yang meminta agar ada ketegasan soal intoleransi. Tapio itu sudah tidak ada lagi dalam FPI. Jadi seolah-olah istilah itu harus dihadirkan sampai harus ada yang dihukum," jelas Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan, FPI menjadi bermasalah karena masuk dalam suasana saat rezim sednag mengalami kemorosotan dalam berbagai hal.
Rocky Gerung menyebut rezim tengah panik sehingga harus ada yang dijadikan musuh bersama. Persaingan Pemilu 2024 pun tidak luput disinggungnya.
"Problemnya FPI masuk dalam suasana, di mana rezim, mengalami segala macam kemerosotan," tukas Rocky Gerung.
"Maka dijadikanlah dia sasaran bersama baik oleh kapital, baik oleh feodalisme dalam partai, baik menjelang kepentingan politik jelang persaingan Pemilu 2024," tandasnya.
Dalam videonya, Rocky Gerung juga menyebut pembubaran FPI dipikirkan secara pendek saja oleh pemerintah.
Kata Rocky Gerung, pilihan itu hanya dimaksudkan untuk menutupi isu kegagalan pemerintah yang lain yakni soal Covid-19.
"Pemerintah dia gak fikir manfaatnya, pokoknya dia berfikir secara pendek bahwa harus ada yang disajikan kepada publik untuk menutupi isu yang lain," ujar Rocky Gerung.
Pembubaran FPI disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menuturkan, alasan keputusan pemerintah tersebut karena organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab itu tidak memiliki kedudukan hukum.
FPI dibubarkan berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).
Mahfud juga mengatakan, bahwa FPI tidak lagi melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara per Juni 2019.
Di samping itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyebut kalau FPI kerap melakukan pelanggaran selama berdiri sebagai organisasi massa.