Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani melakukan 3 hal besar untuk pembangunan Indonesia yang memasuki tahun 2021.
Kata dia, salah satu yang strategis adalah implementasi penegakan hukum. Dedi mencontohkan misteriusnya Harun Masiku hingga belum tertangkap adalah tantangan berat Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Jokowi perlu meningkatkan keprcayaan publik, terkait penegakan kasus pidana korupsi, OTT KPK yang menjerat dua menteri dan ada stau yang penting adalah hilangnya Harun Masiku," ujarnya seperti melansir rmol.id.
Secara khusus Dedi menyatakan, meski KPK adalah lembaga independen, Presiden Joko Widodo perlu meyakinkan bahwa KPK harus bekerja profesional dan tidak tebang pilih.
Selain itu, dijelaskan Dedi, usai kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) awal Nopember lalu berujung kerumunan dan kegaduhan nasional.
Sejauh ini, Dedi merasa Presiden Jokowi telah gagal membangun konsolidasi sosial diantar para elite hingga level masyarakat terbawah.
Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah koordinasi antar pegawai lembaga yang sama tapi nyaris jarang ketemu.
Memasuki tahun 2021, Dedi mengusulkan paska perombakan kabinet Indonesia Maju, tujuannya konsolidasi publik banyak ditemui di daerah-daerah terpencil.