Jakarta, law-justice.co - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla memprediksi pandemi virus corona (SARS-CoV-2) di Indonesia belum bisa berakhir dalam waktu dekat.
Kata dia, butuh waktu paling tidak hingga 2022 bagi Indonesia untuk benar-benar pulih dari Covid-19.
Mengingat, menurut JK--sapaan akrab Jusuf Kalla, vaksinasi diperkirakan baru siap pada pertengahan 2021.
Bila prediksi ini tepat, Indonesia pun masih memiliki pekerjaan rumah selama setahun untuk memberikan vaksi--paling tidak ke 70 persen populasi.
"Kalau ditanya kapan kira-kira pandemi Covid-19 ini selesai, maka saya perkiraan di Indonesia baru bisa selesai pada tahun 2022. Karena yang bisa menyelesaikan ini hanya vaksin, dan tes klinis vaksin itu baru bisa keluar antara Januari-Februari 2021 dan mulai produksi Maret," terang JK saat memberikan pengarahan kepada pengurus dan relawan Covid-19 Palang Merah Indonesia (PMI) Bali, Sabtu (31/10).
Apalagi, ia menambahkan, negara-negara produsen vaksin seperti China, Inggris dan Amerika akan mengutamakan kebutuhan dalam negeri masing-masing sebelum mengirimkan ke negara lain, termasuk Indonesia. Kondisi ini boleh jadi berimplikasi pada jangkauan waktu proses vaksinasi di tanah air nantinya.
Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa target vaksinasi ke sejuta populasi per hari bukanlah pekerjaan mudah. Mengingat, kemampuan pemeriksaan Covid-19 di Indonesia yang hingga kini pun masih berada pada maksimum 30 orang per hari.
Itu sebab pula JK memperkirakan, kemampuan pemberian vaksin pada pertengahan tahun depan hanya bisa mencakup 500 ribu orang setiap harinya. "Maka itu dibutuhkan waktu 2 tahun," lanjut dia.
Oleh karenanya selaku Ketua Umum PMI, JK pun meminta seluruh relawan PMI agar lebih intens lagi melakukan penyemprotan disinfektan guna memutus mata rantai penularan. Selain itu, masyarakat pun diminta lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Terkait rencana program pemberian vaksin tersebut, selaku Ketua PMI, Kalla menyatakan lembaganya menyiapkan 230 Unit Donor Darah yang tersebar di pelbagai wilayah Indonesia sebagai pos pemberian Vaksin. Pos-pos ini disertai ribuan tenaga yang bakal membantu proses penyuntikan vaksin Covid-19.
Sebelumnya, pemerintah tengah mengupayakan untuk menggenjot pengadaan vaksin yang ditargetkan bakal disuntikkan pada November. Tapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana ini bisa saja molor dari jadwal awal.
Ia menuturkan, alasan vaksinasi yang diundur itu bukan lantaran minimnya pasokan melainkan karena butuh waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan obat dalam kondisi darurat (emergency use authorization).
Sementara baru-baru ini Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar proses vaksinasi jangan dilakukan secara tergesa-gesa dan sembrono. Ia pun memerintahkan jajarannya untuk terlebih dulu memastikan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.
"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah ilmiah, data, dan standar kesehatan dinomor-duakan, tidak bisa. Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti kaidah ilmiah yang ada," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (26/10).