Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengaku sangat kesal karena masih saja terus-terusan dituding sebagai anggota PKI.
Itu diungkap Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober bertepatan dengan peresmian sejumlah kantor PDIP di daerah secara daring, Rabu 28 Oktober 2020.
“Ngapain orang zaman gini masih ngomongin PKI, PKI buktikan dong. Ada aturannya, jangan hanya untuk membohongi rakyat,” ungkapnya.
“Lama-lama saya kesal. Tadi saya nanya ini viral apa enggak. Oke, saya ngomong ini nanti kalian lihat. Kalau saya di-bully, lawan,” sambungnya.
Megawati menyebut, tudingan yang sama juga dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo yang sudah dua kali menjabat.
“Masa Presiden Kelima RI dibilang PKI? Terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung, loh. Kecuali tidak langsung, dua kali,” tuturnya.
“Kami pengusungnya. Nah, mau lagi dibilang PKI. Katanya turunan bapak-ibunya (Jokowi) enggak jelas,” lanjut dia.
“Bayangkan, gen Republik Indonesia apakah akan begini rusaknya republik kita?” heran putri Proklamator RI Seokarno itu.
Megawati juga mengaku heran orangtuanya, Bung Karno dan Fatmawati masih saja ada yang menganggap bagian dari PKI.
Orangtuanya itu, ujarnya, adalah pahlawan nasional yang berjasa dalam kemerdekaan RI.
Sementara dirinya, tiga kali menjabat anggota DPR RI.
Ditambah pernah juga menjabat sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI.
Dirinya juga menerima berbagai penghargaan. Termasuk gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas, baik dalam maupun luar negeri.
“Maksud saya tidak untuk sama sekali untuk menyombongkan diri. Tapi ini fakta pengalaman hidup. Ngapain orang zaman gini masih ngomongin PKI?” tanya dia.
Ia lantas mengungkap bahwa di era Orde Baru, untuk bisa menjadi anggota DPR saat itu harus melalui penyaringan yang sangat ketat.
Penyaringan juga dilakukan kepada seluruh pejabat publik.
Dengan demikian, sangat sulit bagi keturunan PKI yang bisa lolos dan memangku jabatan tertentu.
Karena itu, ia menekankan bahwa isu PKI adalah sengaja dihembuskan untuk membodohi dan memprovikasi rakyat.