Jakarta, law-justice.co - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan pernah menolak tawaran dari Amerika Serikat pada tahun ini untuk memberikan mengizinkan pesawat pengawas maritim jenis P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di Indonesia.
Begitu kabar yang dimuat Reuters berjudul "Exclusive: Indonesia rejected U.S. request to host spy planes-officials" pada Selasa sore (20/10). Kabar tersebut dibuat berdasarkan informasi empat orang pejabat anonim dari Indonesia yang dekat dengan informasi tersebut.
Menurut sumber tersebut, sejumlah pejabat dari Amerika Serikat melakukan pendekatan "tingkat tinggi" pada bulan Juli dan Agustus lalu kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia sebelum melakukan pendekatan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, yang kemudian menolak permintaan tersebut.
Sumber yang sama menyebut, proposal Amerika Serikat ini cukup membuat pemerintah Indonesia terkejut. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki netralitas dalam kebijakan luar negeri dan hal itu sudah berlangsung lama.
Indonesia juga merupakan negara yang tidak pernah mengizinkan militer asing untuk melakukan operasi di wilayah Indonesia. Meski begitu, belum ada konfirmasi dari sejumlah pihak terkait mengenai kabar tersebut.
Sebagai informasi, P-8 Poseidon adalah pesawat militer yang memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan.
Jet yang dilengkapi dengan radar canggih, kamera high definition, dan sensor akustik ini telah memetakan pulau, permukaan, dan alam bawah laut di Laut China Selatan setidaknya selama enam tahun.
Wilayah strategis ini diklaim kedaulatannya sebagian besar oleh China dan disengketakan oleh sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei.
Indonesia sendiri sudah dengat tegas menyatakan sikap untuk tidak terjebak dalam ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan.
AS Beri Peringatan Untuk Taliban, Kesepakatan Damai Akan Terancam Jika Serangan Terus Dilakukan
"Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam sebuah wawancara di awal September lalu.
"Indonesia ingin menunjukkan bahwa kami siap menjadi partner Anda," sambungnya, seperti dimuat Reuters.