Jakarta, law-justice.co - Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember patut dipertimbangkan kembali di tengah pandemi Covid-19. Terlebih dengan penambahan kasus harian yang terus meningkat hingga lebih dari 4.000 kasus per hari.
Bahkan, Alissa Wahid menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap melanjutkan Pilkada 2020.
"Sikap pemerintah dan DPR hanya menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki sense of crisis terhadap wabah yang sudah merenggut lebih dari 9.000 nyawa. Lebih dari 100 dokter meninggal dalam perjuangan melawan wabah ini. Baik pemerintah maupun DPR masih meletakan kepentingan politik di atas kemanusiaan," ujar Alissa Wahid dikutip dari situs Gusdurian.net, Sabtu (26/9/2020).
Alissa Wahid menuturkan, keputusan pemerintah pusat dan DPR yang berkeras tidak mengundurkan perhelatan Pilkada perlu dipertanyakan. Ia mengatakan saat ini masyarakat masih berjuang keras melawan wabah.
Menurutnya keputusan pemerintah pusat dan DPR yang berkeras tidak mengundurkan perhelatan Pilkada perlu dipertanyakan. Ia mengatakan saat ini masyarakat masih berjuang keras melawan wabah.
Langkah ini dikritik banyak pihak karena dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster penyebaran virus baru. Sejauh ini, Kementerian Dalam Negeri sudah mencatat 260 pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pada Pilkada 2020.