Jakarta, law-justice.co - Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Majelis Umum PBB yang ke-75 harus dimanfaatkan dengan baik. Jokowi harus mengingatkan negara-negara konflik untuk meredam amarahnya di tengah pandemi Covid-19, seperti China dan Amerika Serikat (AS).
Hal itu disampaikan oleh Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, dalam acara diskusi virtual bertajuk ‘Trump vs Biden Siapa Masa Depan AS?`.
“Isu yang terkait dengan negara-negara harus mementingkan mereka punya konflik bersenjata, di masa pandemi sekarang ini, jangan kemudian negara-negara ini menganggap bahwa tidak ada Covid-19. Lalu mereka secara agresif perang, berkonflik antar satu dnegan yang lain. Atau pemberontakan dengan pemerintahan yang sah, kan banyak ini kita dengar,” ujar Hikmahanto sepertri dilansir dari rmol.id, Senin (21/9/2020).
Menurutnya, negara-negara yang berkonflik bakal memicu pelanggaran HAM. Atas dasar itulah, Presiden Jokowi perlu menyampaikan atau mengingatkan negara-negara berkonflik tersebut dalam sidang umum PBB.
“Karena apa, kalau itu (konflik) yang dilakukan, maka mereka ini tidak mendahulukan kepentingan rakyat. Pada saat sekarang ini yang penting adalah bagaimana rakyat itu bisa sehat,” katanya.
“Oleh karena itu, bapak presiden perlu menyerukan, di forum PBB ini, bahwa negara-negara yang punya konflik untuk menunda sementara, sehingga rakyat itu jangan sampai terdampak sangat luar biasa,” imbuhnya.
Rektor Universitas Achmad Yani ini mengatakan, saat ini negara China tengah agresif di Laut Cina Selatan. Sehingga memicu Amerika Serikat untuk mengerahkan angkatan lautnya dan menyerukan perang terhadap Cina.
“Karena, dalam situasi seperti ini mungkin Amerika Serikat juga dalam mengerahkan angkatan lautnya. Sebagai polisi dunia, Amerika juga sudah mulai berkurang,” ucapnya.
Kemudian, lanjut Hikmahanto, Jepang juga harus menangani masalah pandemi Covid-19 di internal negaranya yang akhirnya menguras dana mereka dan menghambat investasi di negara lain termasuk di Indonesia.
“Termasuk kita di Indonesia. Tapi China boleh dibilang mungkin sebuah negara yang ekonomi masih solid, mereka melakukan aksi-aksi di Laut China Selatan, menurut saya ini harus dikurangi China jangan kemudian seolah-olah dia mengambil manfaat ini yang juga harus disampaikan oleh Pak Jokowi,” tuturnya.
“Sehingga ketegangan-ketegangan dunia ini kita redam dulu jangan melakukan hal tersebut,” tutupnya