Jakarta, law-justice.co - Nama Gatot Nurmantyo makin santer dikabarkan akan maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang, apalagi setelah dirinya menjadi presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Terkait hal itu, Politikus PDIP Ruhut Sitompul memperingatkannya.
Meski begitu Ruhut mengatakan semua orang berhak untuk maju pada Pilpres, namun harus sesuai koridor perundang-undangan. Akan tetapi kalau keinginan untuk maju menjadi capres di luar ketentuan undang-undang, Ruhut Sitompul menyarankan mendingan jangan.
"Jadi saya (berpendapat) Pak Gatot atau siapa pun yang mau maju, atau yang mendukung, kita negara yang berdasarkan hukum, ada undang-undangnya. Saya mohonlah. Ada ini beberapa ormas mau mendukung calon presiden, bahkan ikut menentukan, janganlah," katanya seperti dilansir dari jpnn.com, Jumat (18/9/2020).
"Itu ranahnya partai politik. Siapa saja mau maju boleh, rebut menangkanlah hati partai-partai politik itu biar dukung. Kalau enggak, gak bisa. Itu undang-undang," tambahnya.
KAMI dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020. Gerakan moral itu dimotori sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang.
Dua tokoh penting yang memotori gerakan itu adalah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo. Kedua tokoh ini tidak hanya menjadi deklarator tetapi juga dipercaya sebagai presidium gerakan KAMI.
Satu lagi duduk di presidium KAMI ialah Ketua Umum Komite Khitthah Nahdlatul Ulama 1926 (KKNU-26) Rochmat Wahab.
Sebelumnya, Ruhut juga menilai gerakan moral yang diusung KAMI tidak membahayakan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden KH Ma`ruf Amin. Bagi Ruhut, koalisi tersebut tak lebih dari sekadar aksi kumpul-kumpul. Berbeda dengan relawan dan ormas-ormas pendukung Presiden Jokowi yang justru melakukan hal-hal bermoral untuk masyarakat.
"Aku seratus persen mengatakan tidak sebagai ancaman," ucap Ruhut.