Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau AHok yang menyebut banyak direksi titipan menteri langsung ditanggapi oleh Kementerian BUMN. Menurut Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina juga karena titipan dari Kementerian BUMN.
"Soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita, kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN, penugasannya dari kementerian BUMN, gitu lho," kata Arya di Jakarta seperti dilasnir dari cnbcindonesia.dom, Rabu (16/09/2020).
Dalam video yang diunggah di kanal Youtube dengan nama akun POIN tersebut, Ahok mengatakan bahwa para direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi Menteri.
Bahkan pergantian direksi di perusahaan juga dilakukan tanpa melalui komunikasi dengannya sebagai komisaris. Hal ini dilakukan langsung oleh Menteri melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh direksi langsung.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, makanya saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri, karena yang menentukan Menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," kata Ahok.
Dia pun menyebut Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum jabatan Presiden Jokowi berakhir. Menurutnya BUMN lebih baik jika dikelola secara profesional, salah satu caranya bisa meniru apa yang telah dilakukan Singapura dengan membentuk Temasek.
"Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek. Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang," tuturnya.