Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Satgas Covid-19, Doni Monardo, untuk fokus menangani Covid-19 di 8 provinsi. Bahkan, Jokowi memberikan target dua minggu di 8 daerah tersebut agar kasus Covid-19 turun.
"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan wakil ketua komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Covid-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," ujar Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, dilansir dari detik.com, Senin (14/9/2020).
Airlangga mengatakan Jokowi juga menginginkan penanganan Covid-19 di Indonesia didasarkan pada strategi berbasis lokal. Dengan begitu, seluruh wilayah di Indonesia bisa terawasi.
"Pak Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal. Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83.000 desa, RT/TW, untuk terus dapat termonitor," kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan pesan Jokowi agar kebijakan terkait penanganan Covid-19 terintegrasi. Menurut dia, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus dikoordinasikan terus.
"Tadi arahan Bapak Presiden, bahwa pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan baik pusat atau daerah dan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi dan ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak dari pada pandemi Covid-19," ungkapnya.
Airlangga juga menegaskan pemerintah akan terus menggelar operasi yustisi untuk mendisiplinkan warga. Operasi yustisi ini melibatkan TNI dan Polri.
"Tadi kita bahas juga terkait dengan pengadaan atau PCR test yang dilakukan lembaga nonpemerintah, dalam arti partisipasi swasta dan klinik. Di mana Kemkes akan me-review, mengevaluasi dan akan menetapkan harga jasa PCR tersebut," jelas Airlangga.
Airlangga tidak menyebut delapan provinsi yang diminta jadi prioritas penanganan Covid-19. Namun pada akhir Juli lalu, Jokowi pernah menyebut ada 8 provinsi yang menyumbang kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia.
"Di bidang kesehatan, saya ingatkan untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penaganan di delapan provinsi. Delapan Provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua. Karena 8 provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia," ujar Jokowi dalam pengarahan Kepada Komite Penanganan Penanganan Covid-19 dan PEN yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/7/2020).