Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD soal Pilkada Serentak 2020 megandung nepotisme mendapat kritikan keras dari Pegiat HAM yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai.
Hal itu disamapaikan mantan komisioner Komnas HAM itu melalui akun Twitternya @NataliusPigai2, Senin (7/9) malam.
Dalam cuitan itu, Pigai menyertakan potongan video pernyataan Mahfud MD yang diunggah ulang oleh akun lain.
Mahfud menyatakan, bahwa ada kritik bahwa Pilkada Serentak 2020 megandung nepotisme.
Diakuinya, bahwa mungkin sebagian besar masyarakat tidak suka dengan nepotisme tersebut.
Akan tetapi, sambungnya, bahwa tidak ada jalan hukum dan jalan konstitusi yang bisa menghalangi seseorang mengikuti pilkada.
“Atau mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun. Tidak ada,” ujar mahfud.
“Di mana-mana mana, di seluruh dunia, mana ada orang melarang mencalonkan diri hanya karena kakaknya,” demikian potongan video tersebut.
Menurut Pigai, pernyataan Mahfud itu berbahaya. Terlebih kapasistasnya adalah Menko Polhukam.
“Kata-kata ini berbahaya dan buka pintu nepotisme dan negara makin hancur,” tulis Pigai.
Karena itu, ia meminta Mahfud belajar kepada Jimly Ashiddiqie.
“Saya minta Anda untuk menghadap Prof Jimly minta nasehat tentang tata urutan landas pijak suatu negara.”
“1. Moral, 2. Etika. 3 konstitusi. 4 budaya/norma. Konstitusi itu no. 3 sesudah Moral dan Etika,” tandasnya.
Mahfud itu Menkopolhukam. Kata2 ini berbahaya & buka pintu nepotisme & Ngr makin hancur. Sy minta anda utk menghadap Prof Jimly minta nasehat ttg tata urutan landas pijak suatu Ngr. 1. Moral, 2. Etika. 3 konstitusi. 4 budaya /norma. Konstitusi itu no. 3 sesudah Moral dan Etika. pic.twitter.com/K0CqXA5XqK
— NataliusPigai (@NataliusPigai2) September 7, 2020