Puan Ragukan Orang Sumbar, Fadli Zon: Tak Baca dan Mengerti Sejarah

Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meragukan jiwa Pancasila orang Sumatera Barat (Sumbar) langsung disindir keras oleh Fadli Zon. Menurutnya, orang yang meragukan itu mencerminkan tak membaca dan memahami sejarah.

"Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila," katanya melalui cuitan di akun Twitternya @fadlizon seperti dikutip law-justice.co, Kamis (3/9/2020).

Baca juga : RUU Perampasan Aset Molor, Legislator Demokrat ini Colek Puan

Lebih lanjut dia pun menjelaskan tokoh-tokoh yang berasal dari Minang atau Sumbar yang berada di belakang perumusan Pancasial dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mereka adalah Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Haji Agus Salim.

"Ada 3 orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila da UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan H Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator," katanya.

Baca juga : Puan Minta Aparat Siaga Selama Arus Balik 2024

Sebelumnya Puan memicu polemik terkait ucapannya saat mengumumkan nama pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Sumbar, Selasa (2/9/2020). Cucu Proklamator RI Bung Karno itu melontarkan pernyataan tentang `semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila` sehingga memancing reaksi berbagai pihak.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">Hanya org2 yg tak membaca n mengerti sejarah yg masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 org Minang hebat di belakang perumusan Pancasila n UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator.</p>&mdash; FADLI ZON (IG: fadlizon) (@fadlizon) <a href="https://twitter.com/fadlizon/status/1301394300261904384?ref_src=twsrc%5Etfw">September 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Baca juga : Pengamat Sebut Puan Bak Agen Prabowo di PDIP