Jakarta, law-justice.co - Bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilkada Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Baco) dari jalur independen atau tanpa usungan partai menjadi penantang serius Gibran Rakabuming Raka-Teguh. Majunya Baco diajukan oleh organisasi masyarakat Tikus Pithi Hanata Baris.
Siapa Tikus Pithi? Nama Tuntas Subagyo dan ormas Tikus Pithi Hanata Baris mencuat menjelang Pilkada Solo 2020. Organisasi masyarakat yang diklaim berdiri sejak 2014 itu mengajukan pasangan calon independen untuk meramaikan Pilkada Solo 2020.
Keberanian tersebut membuat Tuntas Subagyo dan Panji-Panji Hati alias Tikus Pithi diserang habis-habisan di Internet.
Bahkan belakangan kembali muncul tudingan organisasi masyarakat (ormas) itu merupakan kerajaan uka-uka seperti Sunda Empire. Namun, hal itu dibantah tegas oleh Tuntas Subagyo selaku Ketua Panji-Panji Hati.
"Kami jauh dari itu. Bahkan kami menentang yang namanya uka-uka atau hal yang bersifat seperti itu," ujarnya, dikutip dari Solopos.com, Rabu (5/8/2020).
Tuntas mengatakan tudingan miring tentang organisasi yang dipimpinnya merupakan makanan sehari-hari. Bahkan, Tuntas pernah dituding sebagai Ketua Yayasan Amalillah. Padahal dia atau Tikus Pithi Hanata Baris tidak ada sangkut pautnya dengan yayasan itu.
"Dulu malah ada ungkapan saya pimpinan Amalillah. Tidak tahu juga itu organisasi apa. Kemudian Sunda Empire juga dikait-kaitkan. Pernah juga dikaitkan dengan kerajaan Nusantara di mana begitu. Padahal semua tuduhan itu tidak benar sama sekali," ungkapnya.
Tuntas menuturkan Panji-Panji Hati atau Tikus Pithi Hanata Baris merupakan ormas resmi yang mempunyai kantor dan kegiatan riil. Organisasi itu merupakan perkumpulan masyarakat umum yang bergerak di berbagai sektor kehidupan.
Tuntas selalu menekankan kepada anggotanya agar tidak terlibat berbagai kelompok yang tidak jelas visi-misinya.
"Kalau ada yang terlibat langsung saya keluarkan. Kegiatan kami riil. Yang kami lakukan jauh dari yang namanya uka-uka atau Sunda Empire," katanya.
Tuntas Subagyo menyebut Tikus Pithi merupakan gerakan masyarakat menengah ke bawah yang menginginkan perubahan. Adapun misinya calon independen bukanlah mission imposible.
Penggalangan dukungan dengan penghimpunan KTP dilakukan sudah sejak sembilan bulan lalu. Dilakukan dari pintu ke pintu dengan mengusung prinsip sekasur, serumah dan sesumur.
Sekasur artinya isteri atau suami, serumah artinya kakak, adik, ayah, ibu, paman, dan kerabat keluarga lainnya. Sedangkan sesumur artinya tetangga, maupun masyarakat sekitar.
Ormas ini sempat meminta KPU membuka peluang bagi calon presiden dari jalur independen pada 2019 lalu. Kala itu kabarnya Ketua Umum Tikus Pithi, Tuntas Subagyo, yang diusung sebagai capres independen.
Namun, aspirasi Tikus Pithi agaknya mustahil terwujud lantaran terbentur aturan undang-undang. Meski demikian Tikus Pithi tidak putus asa dan kembali beraksi meramaikan pilkada serentak pada 2020.
Lalu di Pilkada Jawa Tegah, setidaknya ada tiga pasangan calon (paslon) yang diusung gerakan Tikus Pithi yang dikomandoi Yayasan Surya Nuswantara. Ketiga paslon itu yakni Suroto-Suparman (Roman) di Pilkada Sragen, Didik Mardiyanto-Listyowati di Pilkada Boyolali, dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) di Pilkada Solo.
Dari ketiga calon itu, hanya di Solo, pasangan Bajo yang berhasil memenuhi syarat minimal dukungan yang ditetapkan KPU. Sedangkan, dua paslon lain bertumbangan.
Di Sragen, meski bisa menghimpun 60.000 dukungan, pasangan Roman tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya. Sebab, kubu Roman tidak menyerahkan cetakan formulir B1.1 KWK dan B2 KWK dari sistem informasi calon (Silon) KPU.
Selain itu, di Boyolali, pasangan Didik-Listyowati hanya bisa mengunggah 52.336 dukungan. Padahal, syarat minimal dukungan untuk maju melalui jalur independen berjumlah 60.636.
Gerakan Tikus Pithi Hanoto Baris yang digawangi Yayasan Surya Nuswantara ini awalnya menargetkan keikusertaan dalam tujuh Pilkada di Jawa Tengah. Yakni Solo, Boyolali, Sragen, Demak, Blora, Kendal, dan Rembang.
Ketua Yayasan Surya Nuswantara, Tuntas Subagyo, menyebut terjunnya yayasan ke dalam politik merupakan satu cara melakukan perubahan di Indonesia. Tujuannya agar Indonesia tidak hanya dikuasai partai politik.