Kenapa Bukan Tugas Presiden Saja yang Diberikan Jokowi Ke Prabowo?

Jakarta, law-justice.co - Pakar Politik dan Hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menyatakan penunjukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector food estate atau penggarapan lumbung pangan menyiratkan seolah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo tidak mampu melaksanakan tugas mengurusi pangan.

Dia menilai, apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini bisa merusak tatanan ketatanegaraan.

Baca juga : KPSI: Ada 50.000 Buruh akan Rayakan May Day Fiesta di Istana Negara

"Apa Jokowi menilai Prabowo lebih cocok jadi Menteri Pertanian? Kalau Jokowi merasa Prabowo lebih cocok jadi Mentan tuker guling dong, jangan rusak tatanan ketatanegaraan," ujarnya seperti melansir rmol.id, Minggu 12 Juli 2020 kemarin.

Selain itu kata dia, Kementerian Pertanian dibubarkan dan dilebur dengan Kementerian Pertahanan jika dinilai sudah tidak mampu mengurusi soal pangan.

Baca juga : Anies : Yang Tidak Dapat Amanah Konstitusi Berada di Luar Kabinet

Pasalnya kata dia, upaya Jokowi tersebut membuat lembaga Kementerian Pertanian tidak ada fungsinya.

"Lalu untuk apa ada Kementan kalau tidak bisa mengurus pangan, sekalian bubarkan Kementan lebur dengan Kemenhan," katanya.

Baca juga : Bank BNI Buka Lowongan Kerja 2024 Terbaru, Begini Syaratnya

Dia menambahkan, tugas mengurusi masalah pangan yang dibebankan kepada Prabowo tidak masuk akal.

Sebaliknya, jika memang Jokowi sudah kewalahan mengatur pangan di saat pandemik, maka dia menyarankan agar bertukar posisi langsung dengan Prabowo.

“Kenapa tidak tugas presiden aja kasih ke Prabowo? Atau mundur saja kalau sudah merasa tidak sanggup memimpin pangan," ucapnya.