Jakarta, law-justice.co - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang beberapa kali memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala sesar (PSBB) membuat ekonomi nasional makin anjlok. Pasalnya, badai PHK pasti akan banyak, ditambah lagi tak adanya jaminan sosial dan insentif yang tepat sasaran, dan cepat kepada usaha, khususnya UMKM.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah. Dan kata dia, pengaruh PSBB juga sudah menuai kritik terhadap kinerja pemerintah.
"Dampaknya tak hanya ke ekonomi tapi ke sosial juga, protes masyarakat dalam bentuk ujaran kebencian terhadap pemerintah (Pusat) sudah mulai terlihat," kata Trubus seperti dikutip dari harianterbit.
Dia khawatir PSBB yang diperpanjang Anies tak akan berjalan efektif lagi. Alasannya kata dia, karena masyarakat ingin kembali bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonominya.
Karena itu, solusinya kata dia adalah harus ada sebuah fase transisi dengan cara melonggarkan PSBB. Namun, untuk melakukan hal itu, penegak hukum harus ketat.
Senada dengan Trubus, Ekonom dari Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF) Bhima Yudhistira juga mengatakan bahwa PSBB yang diperpanjang berimbas kepada semua sektor bisnis.
"Memang menurut saya ini impact-nya cukup besar. Pertama dampaknya hampir merata ke semua sektor, mulai dari perkantoran yang tidak esensial kan wajib diliburkan," kata Bhima.
Anies secara resmi mulai menerapkan PSBB pada tanggal 10 April 2020 dan diperpanjang lagi hinga 22 Mei, dan terkahir hingga tanggal 4 Juni.