Jakarta, law-justice.co - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara mengakui sudah memberikan bantuan sosial tunai kepada sekitar 4 juta nelayan dan petani sebagai langkah jaring pengaman sosial akibat krisis pandemi Covid-19.
Pemberian bantuan tunai kepada nelayan dan petani itu berdasarkan intruksi presiden agar mempercepat pemberian bantuan tunai.
“Sesuai dengan tugas fungsi kami Kementerian Sosial diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program-program yang sifatnya program-program bansos,” ujar Mensos usai Rapat Terbatas (Ratas).
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa Mentan dan Menteri KP menyampaikan ada sekitar 2,7 juta petani dan juga 1,1 juta nelayan yang perlu diintervensi.
“Intervensinya tentunya bisa berupa dua kegiatan, yang pertama bansos atau yang kedua adalah bisa di dalam bentuk skema pemulihan ekonomi,” urai Mensos.
Menurut Mensos, di dalam paket stimulus yang sudah disiapkan pemerintah oleh Kementerian Keuangan memang ada anggaran untuk program-program bansos dan ada anggaran untuk program-program pemulihan ekonomi.
Untuk itu, Mensos sampaikan akan melakukan pemadanan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) apakah dari 2,7 juta dan 1,17 juta petani dan nelayan tersebut sudah masuk ke dalam DTKS atau belum.
“Memang tadi ada info dari Kepala Bappenas bahwa sekitar, saya lupa angkanya, 80% belum masuk DTKS yang nanti kami secara bertahap akan memasukkan ke dalam DTKS,” imbuh Juliari.
Sebelumnya, Mensos menyampaikan di dalam DTKS per hari ini ada sekitar 10,825 juta kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang lapangan pekerjaannya adalah pertanian dan perikanan.
“Jadi 10,825 juta kepala rumah tangga di dalam DTKS kami yang mata pencahariannya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” terang Mensos.
Berikutnya, Mensos sampaikan akan melakukan cleansing dari 10,825 juta itu berapa yang sudah terima program bansos reguler seperti PKH dan BPNT dan berapa yang belum.