Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD belum lama ini kembali melontarkan pernyataan yang memancing polemik terkait covid-19.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membandingkan antara jumlah kematian kecelakaan lalu lintas dengan kematian akibat virus corona baru (Covid-19).
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun menyebut pernyataan itu tidak layak dilontarkan Mahfud.
Pasalnya kata dia, kasus Covid-19 di Indonesia baru dua bulan dan angkanya masih meningkat.
“Itu belum tepat dan datanya belum tentu benar. Saat ini Covid-19 baru dua bulan sejak Maret 2020 dan hitungan pemerintah korbannya sudah seribuan lebih yang meninggal, kurvanya belum landai,” ujarnya seperti melansir pojoksatu.id, Rabu (27/5).
Disisi lain, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini pun mencermati manuver Mahfud MD dalam dua bulan belakangan kerap melakukan blunder.
Dengan manuver para menterinya ini kata dia, Ubedilah tidak heran bila Presiden Joko Widodo berpikir me-reshuffle kabinet.
“Dari pernyataanya mengenai PP tentang karantina, tentang wacana pelonggaran, hingga membandingkan corona dengan kecelakaan lalu lintas, sebuah perbandingan yang keliru dan menyesatkan. Menkopolkam ini lama-lama mirip Menkomanivest (Luhut Binsar) narasinya,” ucapnya.
“Kalau Menkonya banyak nyeleneh dan mengganggu kerja presiden, lama-lama jangan heran kalau presiden mulai berfikir untuk melakukan reshufle,” tambahnya.