Jakarta, law-justice.co - Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, tidak bisa menjamin para pelaku usaha Tanah Air bakal menyerap orang-orang yang menyelesaikan sertifikasi pelatihan daring program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo. Ini karena industri saat ini tengah survive mode.
“Sekarang ini tenaga yang ada saja dirumahkan, dan bahkan ada yg di-PHK, jadi hampir pasti sulit menerima pekerja baru. Untuk bangkit lagi nanti paati mengutamakan pekerja yang ada, dan mereka ini tidak perlu dilatih ada dididik sebagaimana pegawai baru,” kata Sutrisno, Senin (4/5).
Menurut Sutrisno, program pelatihan dalam Kartu Prakerja itu tidak akan efektif. Pemerintah seharusnya membuat pelatihan yang mendidik masyarakat menjadi pengusaha, bukan karyawan.
“Pelatihan itu tidak akan efektif kalau orientasinya mencari pekerjaan..Pelatihan harusnya adalah untuk menciptakan pekerjaaan. Paling tidak untuk disi sendir bwrwirausaha. Pelatihan untuk pekerjaan lebih efektif dilakukan oleh perusahaan sendiri,” ucap dia.
Terlebih lagi, materi dalam pelatihan Kartu Prakerja bisa ditemui secara gratis di laman media sosial, seperti You Tube. Konten-konten gratis di media sosial itu bahkan bervariasi dan mudah ditemui.
“Pelatihan online itu udah banyak dan gratis. Ngapain sampai keluarin Rp5,6 triliun,” ucap dia.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri Antonius J Supit menganggap pelatihan daring tak bisa disamakan dengan dengan lokasi yang dihilangkan sementara dalam program Kartu Prakerja. Pelatihan daring tak cocok dilaksanakan saat ini.
“Kalau vokasi sangat jelas ada praktek kerjanya, kalai ini hanya belajar melalui internet barang kali cocoknya untuk entrepreneurship. Dengan pelatihan singkat ini apa yang mereka dapatkan?” ucap dia. (Indonesiainside.id).