Jakarta, law-justice.co - Pada Desember 2019, Perum Bulog mengajukan izin impor bawang putih. Hal ini dilakukan untuk menutupi stok bawang putih yang kian menipis, serta melakukan stabilisasi harga.
Namun, Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, pemerintah tak mengabulkan permohonan impor tersebut.
"Masalah bawang putih, kami sudah mengajukan impor bulan Desember. Tapi kami tidak diberikan untuk izin impornya," ungkap Buwas dalam rapat kerja virtual dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (9/4/2020).
Impor tersebut justru diberikan pemerintah ke sejumlah perusahaan swasta. Menurut Buwas, hal tersebut menyebabkan aksi penimbunan oleh sejumlah oknum importir swasta dan akhirnya harga bawang putih pun melambung.
"Kami sudah tahu bahwasannya permainan bawang putih ini, importir-importir ini selalu menimbun dulu. Lalu ketika menjelang puasa dan Lebaran, baru mereka keluarkan pelan-pelan dengan harga yang tinggi," bebernya.
Meski berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bulog tak memiliki kekuatan untuk meredam lonjakan harga bawang putih di Tanah Air.
"Hari ini Bulog tidak bisa intervensi terhadap masalah harga bawang putih karena memang kami tidak mendapatkan stok dan tidak memiliki stok," kata Buwas.
Untuk diketahui, pada awal Februari 2020 harga bawang putih sempat menembus level Rp 70.000/kg. Lalu, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga bawang putih rata-rata nasional hari ini masih di level Rp 44.850/kg. Padahal, target pemerintah harga bawang putih berada di kisaran Rp 25.000-30.000/kg. (Detik.com)