Jakarta, law-justice.co - Hambatan yang dihadapi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seolah tak ada habisnya. Sejak dimulai pada awal 2016 lalu, mega proyek prestisius ini terus menuai kontroversi.
Yang paling baru, proyek yang menelan biaya Rp 80 triliun itu disetop oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama dua minggu ke depan. Proyek ini dihentikan sementara waktu karena akan dievaluasi terkait dugaan penyebab banjir.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga sempat ramai dibicarakan setelah disebut proyek bohongan alias kecebong (kereta cepat bohongan) oleh politikus Partai Demokrat, Roy Suryo. Disebut `kecebong`, lantaran proyek ini tak menunjukkan progres signifikan setelah hampir dua tahun groundbreaking.
Dirangkum detikcom, berikut berbagai kontroversi yang mewarnai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung:
1. Kontroversi China Jadi Pemenang Proyek
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah lama diinisiasi pembangunannya. Proyek ini awalnya dipelajari pembangunannya oleh Jepang, namun pada akhirnya berakhir di tangan China.
Terpilihnya China sebagai pemenang proyek sempat disindir oleh Komikus Jepang, Onan Hiroshi di media sosial. Dalam komik tersebut digambarkan bahwa China yang memberikan penawaran lebih murah berhasil menyingkirkan Jepang meski data studi kelayakan terkait pembangunan proyek tersebut lebih dulu dilakukan oleh negeri Sakura.
Studi saat itu dilakukan untuk membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, dengan jarak sepanjang 748 km. Nantinya, kereta diproyeksi bisa menempuh jarak tersebut dalam waktu 5,5 jam dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer.
Dana untuk melakukan studi tersebut ditalangi oleh JICA. Proses studi kelayakan pun dimulai pada awal 2014. Besaran dana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya pun diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.
Setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk membangun dengan rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 150 km yang nilai awal proyeknya senilai Rp 67 triliun.
Pemerintah pun membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik proyek itu. Masuklah China sebagai tandingan Jepang yang sudah menyatakan minatnya terlebih dahulu.
2. Izin Pembangunan
Izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum terbit meski telah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi. Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan bilang pihaknya tak bisa menerbitkan izin pembangunan karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh KCIC.
Jonan pun meminta KCIC secara aktif menyerahkan dokumen pendukung untuk memperoleh izin lanjutan berupa izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum. Ditargetkan izin ini bisa turun dalam waktu dekat sehingga pekerjaan konstruksi bisa dilanjutkan kembali pasca groundbreaking.
Nasihat ini disampaikan oleh Jonan saat menyaksikan penandatanganan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum atau perjanjian konsesi antara Dirjen Perkeretaapian dan Direktur Utama KCIC di Kemenhub, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
"Mudah-mudahan izin lain, saya minta proaktif untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan," kata Jonan
"Tolong bapak-bapak Komisaris (KCIC), tolong juga dibantu bisa lebih cepat. Silahkan dikerjakan, izin Pemda tolong diurus misal IMB penguasaan atau kepemilikan lahan atau sebagainya. Kalau pemilikan lahan tidak dikuasai tidak bisa dibangun," sebutnya.
3. Pembebasan Lahan
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak bisa lepas dari kendala pembebasan lahan. Hingga empat tahun pembangunannya, proyek ini belum juga menuntaskan pembebasan lahannya.
Janji penuntasan pembebasan lahan kerap molor dari target yang sudah ditetapkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada November 2019 lalu menyatakan bahwa pembebasan lahan proyek kereta cepat tersisa satu persen saja, namun hingga kini sisa pembebasan lahan tersebut belum juga rampung.
"Berita baik posisi pembebasan lahan sudah 99% kalau jadwal masih ditetapkan 2021 beroperasi. Tadi dirapatkan 1% pembebasan lahan itu koordinasinya, ini masalahnya banyak, administrasi, pengadilan, registrasi, dan lain-lain," kata pria yang akrab dipanggil Emil ini di Kantor Luhut, Selasa (12/11/2019).
Emil bilang, lahan proyek kereta cepat yang bermasalah terletak di Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. Masalah yang membuat pembebasan lahan terganggu, salah satunya ada beberapa fasilitas umum yang belum bisa dibebaskan karena belum diserahkan ke Pemkot.
"Ada contoh fasum (fasilitas umum) belum diberikan karena belum diserahkan ke Pemkot maka belum bisa konstruksi," ujar Emil.
Pada Februari 2020, Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra mengatakan pembebasan lahan tinggal menyisakan satu bidang tanah. Katanya, satu bidang lahan itu akan diselesaikan pada awal Maret, setelah sebelumnya menargetkan hal ini kelar pada Februari 2020.
"Banyak masalahnya. Macam-macam memang ada yang status kepemilikannya berubah. Ada yang dicek luasannya ternyata beda sama kita," ungkap Chandra.
Saat ini, pembangunan fisik proyek sedang dikerjakan di seluruh titik. Pihaknya terus menggenjot agar masing-masing titik tersambung dengan baik.
"Jadi sekarang PR (pekerjaan rumah) kita adalah bagaimana menyambung jangan berhenti. Jadi balok yang diangkat sudah banyak, di Cikarang, yang di Bandung juga sudah," jelasnya.
4. Bikin Banjir hingga Kebakaran
Kementerian PUPR lewat Komite Keselamatan Konstruksi menghentikan sementara proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Penghentian akan dilakukan mulai 2 Maret 2020, kemudian proyek ini akan dievaluasi selama dua minggu.
Proyek ini dihentikan karena dinilai mengganggu kondisi layanan jalan tol Jakarta-Cikampek dan Purbaleunyi. Salah satunya ialah menimbulkan banjir di titik-titik ruas tol beberapa waktu lalu.
Bukan cuma menyebabkan banjir, dalam catatan detikcom, proyek kereta cepat yang ditarget beroperasi 2021 ini juga pernah menimbulkan masalah lain.
5. Banjir di jalan tol
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kerap dituding sebagai biang kerok banjir di jalan tol Jakarta-Cikampek. Pengerjaan proyek itu disebut membuat saluran air di ruas tol tersumbat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan jalur rel KCJB menutupi saluran pembuangan air atau drainase. Untuk itu, pihaknya membongkar drainase di Tol yang tertutup proyek KCJB.
"Kalau di pinggir-pinggir tol karena ada pengerjaan Proyek KCIC, Kereta Cepat maka kita bongkarin drainasenya. Kita bongkar karena dia menutup-nutup. Kalau itu iya, di KM 8, 19, 34," urai Basuki.
Proyek KCJB memang sudah terseret sebagai biang kerok banjir di awal Januari 2020 lalu. Namun, KCIC selaku kontraktor berdalih. Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra menyatakan perusahaan telah mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek lingkungan, baik di proyek maupun di daerah sekitar. Sekaligus, menetapkan langkah-langkah strategis sehingga pembangunan bisa tetap berlangsung dengan lancar.
"Aktivitas pembangunan proyek KCJB (kereta cepat Jakarta-Bandung) sangat memperhatikan aspek teknis dan mekanisme pengendaliannya, dan yang terpenting adalah berpikir ke depan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Saat ini proyek KCJB sedang mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi cuaca ekstrem," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).
6. Kebakaran pipa gas
Pada 22 Oktober 2019, terjadi kebakaran hebat di pinggir Tol Padalarang-Buah Batu kilometer (km) 130, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kebakaran ini diduga akibat kebocoran pipa Pertamina.
Warga setempat melihat api pertama kali muncul dari proyek trase kereta cepat Jakarta-Bandung. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan kontraktor kereta cepat Jakarta-Bandung saat itu.
Seluruh tim PT KCIC bahkan dikerahkan untuk meninjau lapangan. Warga setempat menyebut kebakaran berasal dari pengeboran proyek besar KCIC. Pasalnya, warga setempat sudah pernah mengingatkan KCIC bahwa ada pipa Pertamina di lokasi kebakaran tersebut. (detik.com).