Jakarta, law-justice.co - Tugas seorang menteri atau pembantu presiden sudah seharusnya loyal dan mampu membereskan program yang disampaikan Joko Widodo-Maruf Amin saat berkampanye.
Bukan malah mengeluh di hadapan publik karena tidak mampu mewujudkan cita-cita presiden.
Hal itu disampaikan Koordinator Tim 9 DPP Partai Golkar, Cyrillus Kerong saat ditemui di Kantor Tim 9, Jalan Hang Jebat, Senayan.
Pernyataan itu merujuk pada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berkeluh kesah di forum terbuka World Bank. Dia mengeluh sakit perut saat mendengar obral janji kampanye Jokowi, khususnya perihal kartu prakerja.
“Ibu Sri Mulyani mengatakan enggak ada duitnya, sakit perut. Ibu Sri mau jujur, tapi kejujuran itu tidak selalu baik. Seyogyanya, beliau melapor kepada presiden. Pak presiden, bapak ngomong tapi duitnya piye?” ujar Cyrillus Kerong.
Menurutnya, cara Sri Mulyani berbicara di hadapan publik mengenai kesulitan merealisasikan janji kampanye Jokowi tidak perlu dilakukan.
Jika seorang menteri keuangan sudah mengeluh mengenai kondisi keuangan negara di hadapan publik, sambungnya, maka itu sama saja pertanda buruk.
“Itu sudah lampu merah itu, jadi itu kira-kira,” tandasnya. (Rmol.id).