Mensos Risma Klaim Tak Ada Tawaran Maju di Pilkada DKI dan Jatim

Jakarta, law-justice.co - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut hingga saat ini tak ada tawaran kepada dirinya untuk maju pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Risma menyebut PDI Perjuangan tahu bagaimana kepribadiannya.

"Enggak, enggak ada kek gitu-gitu enggak ada. Bener. Karena beliau-beliaunya itu loh tau aku tuh orangnya rada aneh. Jadi ya diem aja udah," kata Risma di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Baca juga : Resmi, Manchester City Juara Liga Inggris 4 Kali Beruntun

Menurutnya, menjadi kepala daerah merupakan tanggung jawab besar. Sebab, masyarakat menitipkan harapan kepada pemimpin yang dipilihnya. Ia khawatir tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi mereka. Risma justru merekomendasikan nama sejumlah tokoh untuk bertarung di Pilkada mendatang.

"Jadi yang pertama rekomku tuh Pak Pram (Pramono Anung), yang kedua Hasto (Hasto Kristiyanto)," ucapnya.

Baca juga : DPR Prihatin UKT Naik, Singgung Hak Pendidikan

Risma juga mengaku tak ada tawaran untuk dirinya mengisi kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, ia enggan berandai-andai.

"Enggak bisa ngomong andai, soalnya juga enggak ada yang nawari gitu loh," ungkap Risma dilansir dari CNN Indonesia.

Baca juga : Ketua MPR Serukan Rekonsiliasi Pasca Pilpres

PDIP DKI Jakarta mengusung Risma untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta.

Nama Risma bersaing dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

"Di internal, nama-nama yang masuk sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya," kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin (6/5).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa baru empat nama yang disebutkan dalam internal partai sehingga memungkinkan bisa menambah nama tokoh lainnya.

Keputusan siapa yang akan pasti dicalonkan pada Pilgub DKI, kata Gilbert, akan disampaikan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP di akhir Mei 2024.***