Jakarta, law-justice.co - Gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang semula Rp 13,7 triliun membengkak jadi Rp 16 triliun. Alhasil, pemerintah mesti putar otak supaya Jiwasraya tetap bisa beroperasi dan bisa memenuhi risk based capital (RBC) sebesar 32 triliun. Ini jelas bukan duit yang sedikit. Dan duit ini berasal dari pajak publik.
Kita sepakat bahwa skandal Jiwasraya mesti diungkap. Caranya lewat dua kanal: politik dan hukum. Kanal hukum telah berjalan. Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini.
Seiring penyidikan kemungkinan besar jumlah tersangkanya bakal bertambah. Publik terus mendukung dan mengawasi gerak-langkah Kejaksaan untuk mempercepat penuntasan skandal ini.
Kanal politik mestinya lewat Pansus Jiwasraya di DPR. Bukannya sebatas Panja. Pasalnya, unsur urgensi sudah terpenuhi baik dari sisi kerugian negara maupun jumlah korbannya. Termasuk dugaan penipuan (fraud) terorganisir yang konon melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Berbeda dengan Panja, Pansus Jiwasraya punya wewenang yang lebih kuat. Pansus berwenang memanggil pihak-pihak terkait dan bahkan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama.
Karena Pansus Jiwasraya bertanggungjawab pada sidang paripurna, maka daya tekannya juga lebih kuat. Jika rekomendasi Pansus Jiwasraya disetujui di sidang paripurna DPR, pemerintah otomatis wajib melaksanakannya.
Artinya, pembentukan Pansus Jiwasraya akan menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan dan akuntabel. Termasuk menjangkau orang-orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini.
Pendek kata, Pansus diyakini akan mampu mengurai dan mencarikan solusi atas kemelut Jiwasraya.
Mendesaknya pembentukan Pansus Jiwasraya juga bisa ditelisik dari kian liarnya opini tentang Jiwasraya. Banyak pihak bicara menurut perspektif dan kepentingannya. Perang opini tidak terelakan. Diskursus yang tidak produktif amat melelahkan. Padahal, Jiwasraya butuh solusi segera.
Herannya, pementukan Pansus Jiwasraya justru dijegal habis. Mula-mula banyak anggota DPR yang mewacanakannya. Tetapi ketika pimpinan parpol koalisi bertemu Presiden Jokowi, mereka langsung balik badan.
Tiba-tiba muncul usulan Panja Jiwasraya. Keruan hal ini memantik prasangka bahwa Presiden Jokowi telah mengintervensi pembentukan Pansus Jiwasraya. Pertanyaannya: apa “deal-dealan” Presiden dan para pemimpin parpol koalisi sehingga fraksi-fraksi di DPR balik badan begitu?
Lucu sekali. Panja adalah alat kelengkapan komisi dan bertanggungjawab pada komisi. Herannya lagi bakal dan sudah dibentuk tiga panja: di komisi III, komisi IV dan Komisi XI DPR. Kalau sudah begini, kenapa tidak sekalian Pansus saja?
Padahal pembentukan Pansus DPR bersifat lintas fraksi karena tanggung jawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI. Soal hukum ada di Komisi III.
Dengan bekerja sama otomatis proses dan kerja Pansus Jiwasraya bisa berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh publik.
Penjegalan ini menyisakan Demokrat dan PKS. Hanya dua fraksi ini yang konsisten mendorong pembentukan Pansus Jiwasraya. Namun, upaya Demokrat dan PKS diperkirakan akan menubruk tembok terjal. Sinyalnya sudah kelihatan.
Buktinya Ketua DPR Puan Maharani sampai turun tangan. Puan menyebut usulan Pansus Jiwasraya akan dibahas belakangan karena Panja Jiwasraya sudah bekerja.
Puan bahkan bilang Pansus Jiwasraya dan Panja Jiwasraya tidak bisa berjalan seiring. Setelah dirunut, ternyata Puan “asbun”. Menurut politikus Demokrat Benny K. Harman, tidak ada aturan yang melarang Pansus dan Panja berjalan beriringan.
Pertanyaannya: kok bisanya sekelas Ketua DPR asbun? Apa yang sebenarnya disembunyikan? Siapa yang mau dilindungi?