Jakarta, law-justice.co - Pemerintah memastikan akan bertanggung jawab terhadap sejumlah nasabah korban BUMN Asuransi Jiwasraya.
Dilansir dari Pojoksatu.id, Selasa (24/12/2019), Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan salah satu solusi langkah awal yang ditempuh pemerintah adalah membentuk holding BUMN Asuransi.
“Dari situ mungkin nanti ada dana Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per tahun,” katanya di Jakarta.
Namun usaha itu ternyata dinilai sebagai upaya menutupi skandal yang ada di perusahaan asuransi plat merah tersebut.
Politisi Partai Gerindra, Iwan Sumule, mengungkapkan secara logika tidak ada perusahaan yang bersedia membangun holding dengan perusahaan yang labanya minus puluhan triliun.
“Mau buat holding untuk menutupi bahwa ada aksi perampokan di Jiwasraya ya?” ujar Iwan seperti dikutip Pojoksatu.id dari akun Twitternya.
Ketua DPP Partai Gerindra itu juga memberikan solusi paling fundamental yang mesti diambil pemerintah terkait penyelamatan skandal Jiwasraya itu.
“Kenapa tak pailitkan sekalian dan tangkap para perampok itu. Iya gak sih?” kata dia.
Diketahui, secara tiba-tiba Jiwasraya mengumumkan tidak akan sanggup membayar polis nasabah produk JS Saving Plan yang mencapai Rp 12,4 triliun dan jatuh tempo mulai Oktober hingga Desember 2019.
Jaksa Agung ST Burhanudin menyebut ada kerugian yang dialami Jiwasraya mencapai lebih dari Rp 13,7 triliun.