law-justice.co - Orang terkaya nomor tujuh di Indonesia, Dato Sri Tahir mengaku akan memberikan nasihat soal pengentasan kemiskinan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkannya usai dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ya kalau investasi Indonesia kan sekarang lebih baik dari India, hanya mungkin harus dikawal bagaimana asing punya uang jadi rupiah. itu mungkin yang penting, kalau cuma niat kan belum cukup. Tapi saya lebih banyak mau ngurusi pengentasan kemiskinan di daerah–daerah, itu passion," kata Tahir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Berdasarkan Undang–undang nomor 19 tahun 2006 yang menjadi dasar hukum pembentukan Wantimpres menyebut sejumlah tugas dan fungsi lembaga dengan fasilitas setara menteri itu.
Tugas dan fungsi tersebut diatur di pasal 4. Antara lain; memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
Tahir mengaku mengentaskan kemiskinan sesuai teori ekonomi dengan pajak. Hal itu juga yang akan disampaikan kepada orang nomor satu di Indonesia.
"Kalau menurut teori ekonomi kan pajak, pajak itu kan yang kaya harus dikenakan pajak lebih banyak, itu kan salah satu pemerataan, itu kan teori. Tapi kalau fakta saya harapkan yang swasta yang mampu bisa mengisi jedah–jedah baik kesehatan maupun pendidikan, khusus dua itu lah," tegasnya.
Tahir saat ini memiliki harta sebanyak US$ 4,8 miliar atau setara dengan Rp 67,2 triliun, dia mengaku baru dikabari menjadi Wantimpres pada dua hari oleh Mensesneg Pratikno. Dirinya pun langsung menerima tawaran tersebut. Apalagi, masuk dalam lingkaran pemerintah bukan pertama kalinya bagi Tahir.
"Saya kan periode yang lalu jadi utusan khusus presiden bidang investasi, selama lima tahun, jadi sekarang hanya pindah tempat," ungkapnya.