Menurut Anies, Tangani Kemiskinan di Jakarta Paling Sulit

Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jika Pemprov DKI Jakarta siap bekerjasama dengan berbagai unsur untuk penanggulangan kemiskinan di ibu kota.

Dilansir dari JPNN.com, Jumat (13/12/2019) hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta di Balai Kota.

Baca juga : Anies : Yang Tidak Dapat Amanah Konstitusi Berada di Luar Kabinet

"Kami ingin agar menggunakan salah satu tempat yang paling kompleks masalahnya, dikerjakan secara kolaborasi, dari pemerintah, dari unsur dunia usaha, dari akademisi, dari NGO dan dari unsur komunitas masyarakat setempat, bersama-sama menyiapkan programnya, merencanakan dan eksekusi," kata Anies.

Kelurahan Kalibaru, dipilih sebagai proyek percontohan pengentasan kemiskinan yang bisa diadaptasi di wilayah lain, yang dilakukan dengan kolaborasi antara unsur pemerintah dan non pemerintah yang meliputi akademisi, dunia usaha, organisasi non pemerintah, filantropi serta unsur masyarakat lokal di Kelurahan Kalibaru.

Baca juga : Heru Budi Sebut Penonaktifan NIK Lindungi Warga dari Kriminalitas

Deklarasi pengarusutamaan TPB/SDGs tersebut, ditandatangani gubernur selaku Penanggung Jawab TKPK Provinsi DKI Jakarta bersama-sama perwakilan dari seluruh unsur pemangku kepentingan yakni Bappeda DKI Jakarta, Universitas Indonesia (unsur akademisi), PT Astra International Tbk (unsur dunia usaha), Yayasan Hidung Merah (unsur NGO), BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta (unsur filantropi) serta PKK Kelurahan Kalibaru (unsur masyarakat lokal).

"Dari pengalaman itu, kami berharap bisa nanti dimanfaatkan untuk tempat-tempat yang lainnya, sekaligus juga kami punya program CAP (Community Action Plan). Jadi, kami ingin kampung-kampung yang sekarang masyarakatnya berstatus sosial-ekonomi rendah itu ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga nanti kampungnya pun menjadi kampung yang baik dan sehat," ujar Anies.

Baca juga : Respons Anies Baswedan soal PKB dan NasDem Merapat ke Koalisi Prabowo

Anies menekankan kemiskinan bukan masalah baru di Indonesia, tetapi seiring berjalannya waktu, penyelesaian permasalahan mulai bergeser, dari awalnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjadi mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Dia mengingatkan, sebagian masyarakat Indonesia sudah sejahtera dan sudah saatnya bersama-sama berkolaborasi mengentaskan masyarakat yang secara sosial-ekonomi belum sejahtera.

"Karena itu, membereskan kemiskinan di Jakarta menjadi sebuah tantangan unik. Di kota ini, ditambah dengan migrasi yang berjalan secara terus menerus atau kami biasa menyebutnya urbanisasi, sehingga kami memiliki satu persoalan yang kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan masalah kemiskinan-kemiskinan di daerah lain di Indonesia," ujar Anies.

Anies juga menggambarkan kehidupan dari masyarakat miskin Jakarta yang ekstrem dengan kondisi kesehatan masyarakat, sirkulasi udara perumahan, intensitas cahaya perkampungan, hingga kondisi psikologis berada dalam kesendirian.

"Hari ini, kami mulai hari ini. Kami berharap sekali tempat ini harus menjadi contoh sukses terkait program pengentasan kemiskinan. Pendekatannya menarik, pendekatannya adalah melibatkan semuanya. Semangatnya, semangat kolaborasi untuk mewujudkan kegiatan kali ini. Saya berharap Rakerdanya jangan sampai sekadar hadir, tapi partisipasinya. Berikan ide gagasan yang konkret untuk dilaksanakan di Kalibaru," tutur Anies.

Untuk diketahui, dalam rentang waktu lima tahun (2017-2022), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan tingkat kemiskinan turun sebanyak 1 persen, yakni dari 3,78 persen pada tahun 2017 menjadi 2,78 persen pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Target penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 1 persen di tahun 2022 tersebut, diharapkan dapat menjadi batu lompatan bagi Ibu Kota untuk mendukung tercapainya target TPB/SDGs, yakni memastikan tidak ada lagi orang yang hidup di bawah 1,25 dolar per hari pada tahun 2030. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat membantu memastikan terwujudnya target global 2030 dimana tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan.