Jakarta, law-justice.co - Perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) mendapat lampu hijau dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini pun mendapat respons Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohammad Guntur Romli.
Dilansir dari Suara.com, Jumat (29/11/2091), ia menyebut pengambilan keputusan tersebut sebagai sebuah kekeliruan.
Bahkan secara gamblang, Guntur Romli menilai izin perpanjangan izin FPI malah menambah daftar keputusan blunder Presiden Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Guntur Romli melalui jejaring Twitter pribadinya. Bukan tanpa sebab pendapat tersebut terlontar, ia berkaca pada pengalaman sebelumnya ketika Presiden Jokowi mendapuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Meski dua mantan pesaing tersebut kini telah saling merangkul, menurut Guntur Romli masih saja ada pendukung Prabowo yang menyerang pihak Jokowi. Begitu juga yang akan terjadi jika pemerintah menerbitkan perpanjangan izin FPI dan merangkul Persaudaraan Alumni 212, diprediksi tetap akan memicu kegaduhan.
"Menerbitkan izin FPI menurut saya, ini politik blunder Pak @jokowi kesekian kalinya, lihat saja: rangkul @prabowo tapi pendukungnya tetap nyerang Jokowi, merangkul FPI plus 212 juga akan bernasib sama tetap akan bikin keributan," cuit Guntur Romli.
Untuk diketahui, kabar pemerintah memberikan izin perpanjangan untuk FPI menuai polemik.
Terlebih saat Menteri Agama Fachrul Razi mengklaim sebagai pihak yang mendorong FPI untuk diberikan izin ormas.
Menurut Fachrul, FPI telah membuat surat pernyataan setia kepada Pancasila-NKRI di atas meterai, yang selanjutnya akan dikaji terlebih dahulu oleh Kementerian Agama.
“Sekarang mereka, tidak akan menggungat Pancasila dan akan terus mempertahankan NKRI. Ini kita dukung,” kata Menag.