Jakarta, law-justice.co - Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP), Dr.Socratez S.Yoman, M.A menegasakan kondisi Papua hari ini belum layak untuk kembali dimekarkan lagi.
Pasalnya kata Tokoh Gereja Gembala itu, minimnya jumlah penduduk, dan kurangnya ketersediaan SDM Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu penyebabnya.
Oleh karenanya dia mengimbau pemerintah Provinsi Papua diharapkan tidak tergesa – gesa memekarkan Provinsi Papua selatan.
“Saya mau menyampaikan pertanyaan kepada yang mulia bapak Presiden, apakah layak dan memenuhi syarat dengan jumlah penduduk 4.392.924 dapat membentuk provinsi tambahan dari dua provinsi yang sudah ada? Bapak perlu mengetahui bahwa jumlah penduduk provinsi Papua terdiri dari 3.322.526 jiwa dan provinsi Papua Barat 1.069.498 jiwa,” katanya seperti melansir ceposonline.com.
Dikatakan, semua orang tahu dan pelajari ilmu pemerintahan dan politik, syarat untuk pengembangan sebuah wilayah kabupaten dan provinsi, yaitu, memiliki luas wilayah dan letak geografis, Jumlah penduduk, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
“Ketentuan syarat sudah jelas seperti ini, tetapi bapak presiden, Menkopolhukam, dan Menteri Dalam Negeri dengan gemilang memperjuangkan pemekaran tambahan di Tanah Papua tanpa memenuhi syarat yang ada,” kata Yoman.
Lanjut Sofyan Yoman, sementara jika dilihat jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa, tetapi tidak dimekarkan provinsi baru.
Begitu pula dengan jumlah Penduduk Jawa Tengah 35.557.248 jiwa, tetapi tidak dimekarkan provinsi baru. Jumlah Penduduk Jawa Timur 38.828.061 jiwa, tetapi tidak dimekarkan provinsi baru.
“Dari perbandingan jumlah penduduk ini, telah menjadi jelas dan terang bagi kami, bahwa Pemerintah Indonesia berniat buruk dengan kami penduduk asli Papua, ras Melanesia. Terlihat dengan jelas, penguasa pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah kami mempunyai rencana untuk meniadakan dan memusnakan kami dengan cara-cara yang pelan tapi pasti dari Tanah leluhur kami,” katanya melihat situasi akhir – akhir ini di Papua
Untuk itu Yoman menyarankan kepada presiden, daripada meniadakan dan memusnakan dengan cara perlahan dan siasat licik atas nama pemekaran dan pembangunan, lebih baik penguasa Indonesia berbicara jujur dan terbuka dengan Orang Papua bahwa Indonesia tidak suka dan sangat terganggu dengan keberadaan Penduduk Asli Papua di atas Tanah Papua.
“Pemekaran tanpa memenuhi syarat ini membuktikan bahwa penguasa Indonesia berencana untuk memusnakan ras kulit hitam rambut keriting di bumi ini,” paparnya.