Jakarta, law-justice.co - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengaku tak sependapat dengan konsep NKRI harga mati dalam mempertahankan Papua menjadi bagian dari Indonesia.
Menurut dia, karena menganggap hal itu tidak tepat untuk dijadikan dasar terkait masalah tersebut.
Dia tidak bisa membayangkan jika Papua harus berpisah dengan Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia harus menemukan akar permasalahan yang menyebabkan ketegangan dengan Papua.
Menurut Budiman, NKRI semestinya dijadikan modal awal yang mutlak dalam membentuk bangsa Indonesia, bukannya menjadi tujuan. "NKRI modal awal yang mutlak perlu," kata Budiman seperti melansir CNNIndonesia.com.
"Itu posisi saya kenapa menolak, bahwa modal awal ini harus dirundingkan lagi. Beda dengan NKRI harga mati seolah dianggap benda mati. Bagi saya NKRI adalah awal yang perlu bukan tugas-tugas manusia lain. Saya menolak NKRI harga mati," tambahnya.
Kemudian ia menjelaskan bahwa dengan meletakkan konsep NKRI di awal dan bukannya menjadi final, maka bangsa Indonesia bisa membenahi ke arah yang lebih baik.
Hal ini katanya harus dipertimbangkan dengan melihat perkembangan pemikiran yang ada di zaman sekarang. Menurut dia, pemikiran akan terus berkembang terutama dengan semakin majunya teknologi.
Oleh karena itu, yang mesti dilakukan bukannya memaksakan pemikiran melainkan terus berkembang. "Gagasan dipaksakan yang terjadi adalah perkelahian," ujarnya.
Selain itu, dengan menjadikan NKRI harga mutlak diawal, lanjut Budiman, maka tidak akan ada yang bisa memecah belah NKRI.
"Ke dalam kita benahi mau kita apakan modal awalnya. Kalau dipecah, dia menghujam balik kita back fire," kata dia.
Sebelumnya Indonesia telah kembali menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin mengulang referendum Papua. Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hasan Kleib, menyampaikan langsung penegasan tersebut dalam debat publik di Jenewa, Swiss.
Hasan melontarkan pernyataan ini untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan melalui Twitter dalam acara debat publik untuk negara calon anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Pertanyaan di jejaring sosial itu juga mencakup mengenai jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua, terutama selepas insiden ucapan rasisme yang memicu demonstrasi besar-besaran di pulau paling timur Indonesia tersebut.