Pemadaman Listrik Se-Jawa Berhasil Mencoreng Muka PLN Lagi

Jakarta, law-justice.co - Belakangan ini akan menjadi hari-hari yang berat bagi PLN. Setelah penetapan tersangka Mantan Direktur Utama PLN Sofyan beberapa waktu lalu, kini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini terpaksa melakukan pemadaman listri di sebagian besar Pulau Jawa.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengatakan pemadaman secara meluas dalam waktu lama hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, kata Fahmi, PLN sudah menerapkan Digital Monitoring System yang canggih sehingga begitu ada gejala blackout dapat segera diketahui dan diatasi dalam waktu singkat.

Baca juga : Reuni UII, Ketua MA Baca Puisi

"Cuma, kali ini terjadi kerusakan transmisi di beberapa tempat secara bersamaan sehingga PLN butuh waktu untuk memperbaikinya," ujar Fahmi seperti dilansir dari Republika, Minggu (4/8/2019).

Fahmi menilai kerusakan transmisi yang terjadi di beberapa tempat bersamaan merupakan kecelakaan yang tidak dapat dikendalikan manajemen (PLN). Fahmi menyampaikan kejadian pemadaman secara luas memperburuk capaian kinerja PLN yang sebelumnya sudah dapat mencapai tingkat pemadaman mencapai hampir nol persen.

Baca juga : Permainan Mengagumkan, Timnas Indonesia U-23 Dapat Bonus Rp23 Miliar

Fahmi juga menyinggung kejadian ini dengan posisi Dirut PLN yang masih berstatus pelaksana tugas (plt), bahkan hingga dua kali pergantian Plt.

"Memang tidak ada hubungan secara langsung dalam penetapan Dirut Baru, tetapi penetapan PLT Dirut secara bergantian sangat mengganggu jalannya organisasi PLN. Menteri BUMN harus segera menetapkan Dirut PLN definitif dalam waktu dekat ini," ucap Fahmi.

Baca juga : Bobby Nasution Resmi Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Medan

Pemadaman secara luas juga menjadi sorotan anggota DPR dari Fraksi Golkar. Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha menilai tidak seharusnya pembangkit PLN mengalami gangguan dengan rentang waktu yang bersamaan.

"Ini harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLN. Saya akan minta kawan-kawan di Komisi VII untuk segera memanggil PLN," kata Satya.