Jakarta, law-justice.co - Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Kepala Daerah di Papua segera membereskan konflik berlarut yang terjadi di Nduga. Masalah keamanan di salah satu kabupaten di Bumi Cendrawasih itu mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan seratusan orang dikabarkan meninggal.
Kalla meminta, pemerintah daerah proaktif merembuk upaya penyelesaian dengan TNI dan Polri di sana.
Ia tak ingin dampak kian meluas karena konflik yang tak kunjung padam.
"Yang harus mengevaluasi itu justru pemerintah daerah setempat, bupati. Tidak perlu pusat, cukup bupati dan gubernur yang periksa berapa. Masa semua memeriksa jumlah pengungsi harus pusat yang menghitung, itu kelewatan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta seperti dilansir dari Kompas.com pada Rabu (24/7/2019).
Kalla meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge memastikan kondisi masyarakat Nduga aman pascakontak senjata yang mengakibatkan adanya korban meninggal dan mengungsi. Termasuk mengecek jumlah pengungsi dan menangani korban.
Untuk menghitung jumlah pengungsi, ia melanjutkan, Pemkab Nduga bisa meminta bantuan dari Pemprov Papua untuk dibentuk tim khusus guna menangani kondisi pengungsi.
Ia pun memperkirakan jumlah pengungsi tidak mencapai puluhan ribu, sehingga Pemda setempat seharusnya mampu mengatasi. Namun bila nantinya Pemda tidak sanggup menangani kondisi pengungsi maka pemerintah pusat akan siap membantu.
"Kalau untuk memeriksa jumlah atau menghitung kepala saja mesti pusat, kelewatan itu. Kan tidak banyak, paling tinggi ratusan, tidak sampai puluhan ribu sehingga dibutuhkan tim besar," lanjut JK.
Selain itu, Kalla juga menyarankan Pemda melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan informasi kondisi di sana ke aparat TNI dan Polri.
Dilansir Tribunnews, laporan investigasi yang diambil dari ABC Radio Australia mengungkap adanya pengerahan pasukan gabungan TNI/Polri di Nduga atas perintah Presiden Joko Widodo sejak 4 Desember 2018. Akibat tindakan itu, lebih 5.000 warga mengungsi, 139 di antaranya meninggal.
Namun begitu informasi mengenai korban ini masih simpang-siur.
Seorang tokoh agama di Papua, John Jonga mengklarifikasi data tersebut. Ia membantah informasi yang menyebut 130an warga meninggal selama di pengungsian. Seperti dilansir Antara, John Jonga mengatakan sudah mengecek ke lokasi pengungsian yang berada di Jayawijaya.
"Saya hubungi teman-teman terkait informasi 130 itu laporan darimana, ada yang bilang mereka lihat di media sosial," katanya.
John Jonga mengaku ada pengungsi yang meninggal terhitung sejak Januari-Juli 2019. Tetapi jumlahnya antara 10-12 orang dan belum diketahui pasti penyebabnya.
"Di pengungsian di Jayawijaya, dari hasil kunjungan lihat kubur, ada sekitar 10-12 orang. Ada nama mereka," lanjutnya lagi.
Pihak gereja belum mengetahui kebenarannya informasi yang menyebutkan tiga angka berbeda, yaitu sebanyak 130, 139 dan 177 pengungsi Nduga meninggal dunia.
"Ini yang kami cari tahu, meninggal di mana sebab nama lengkap tidak ada, sakit apa, kubur di mana. Data ini belum lengkap. Secara umum kami dari gereja belum tahu lengkap."
Sementara Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya mengatakan dari koordinasi dengan kepala suku besar Nduga, memang ada tujuh warga yang meninggal namun mereka bukan pengungsi.
"Kalau disampaikan 139 itu tidak benar. Kami juga koordinasi dengan asisten pemerintah Nduga, beliau mengatakan tidak ada yang meninggal dalam jumlah itu," ujar Tonny.
Ia pun menuding informasi yang beredar itu sengaja dibuat oleh elit-elit yang ia sebut sebagai kelompok separatis.
"Kami klarifikasi bahwa kematian 139 warga Nduga tidak benar. Kami akan cari pelaku penyebar hoaks ini," katanya.
Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto mengklaim hasil penyelidikan personel ke tiga titik pengungsian di tiga kabupaten menemukan informasi kematian ratusan warga tidak benar.
Tiga titik pengungsian ini tersebar di Kampung Elekma, Kabupaten Jayawijaya, Distrik Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya dan Distrik Keneyam di Kabupaten Nduga.
"Kami cek langsung, misalnya di Kuyawage dan Keneyam itu pengungsi aman dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang di Napua (Jayawijaya), pa pater sudah cek dan pada periode Januari-Juli ditemukan 10-12 orang yang meninggal," katanya.